Ekonom Senior Nilai Penataan BUMN Bisa Pangkas Inefisiensi

JawaPos.com - Penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui streamlining dinilai bisa memangkas inefisiensi yang selama ini muncul akibat struktur dan ruang lingkup usaha perusahaan negara yang terlalu besar.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menjaga kekayaan negara dengan memangkas jumlah BUMN agar perusahaan negara dapat bekerja lebih efisien.

Sejak menjabat pada 20 Oktober 2024 sampai dengan saat ini, Presiden Prabowo telah menutup 328 BUMN, yang salah satu hasilnya penghematan anggaran negara hingga Rp 50 triliun.

Baca Juga:Kadar Nikel Makin Rendah, Industri Smelter Indonesia Hadapi Tantangan Baru

”BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp 50 triliun dari overhead: Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” kata Prabowo seperti dilansir dari Antara.

Presiden melanjutkan hingga akhir 2026 menargetkan bisa menutup 750 BUMN. Artinya, ada sekitar 400 BUMN yang dalam proses ditutup.

Jika 750 BUMN itu rampung ditutup, Presiden berharap anggaran negara yang dihemat mencapai Rp 100 triliun.

Baca Juga:IHSG Berpotensi Lanjut Koreksi, Cek Level Support dan Rekomendasi Saham Hari Ini

”Uang itu banyak di Indonesia, (tetapi) yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling,” ujar Presiden.

Presiden juga menegaskan kembali komitmennya untuk terus menindak perusahaan-perusahaan bermasalah, termasuk yang terbukti terlibat tambang ilegal.

Selepas berbagai penindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan pelaku tambang ilegal, Prabowo mengungkap keuntungan PT Timah naik hingga sembilan kali lipat pada tahun ini apabila dibandingkan dengan 2025.