Purbaya Buka-bukaan Alasan Pemerintah Genjot Insentif Kendaraan Listrik

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal alasan pemerintah memberikan insentif untuk kendaraan listrik. Kebijakan itu diambil sebagai strategi menekan impor bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai akan semakin membebani anggaran negara.

Purbaya mengatakan, pemerintah melihat harga minyak dunia berpotensi tetap tinggi dalam jangka panjang seiring memanasnya tensi geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat.

“Karena kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun,” kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/5).

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini mengaku mendapat kesimpulan tersebut setelah mempelajari dinamika negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran saat melakukan kunjungan ke Negeri Paman Sam. Menurut dia, desain kesepakatan yang ditawarkan kepada Iran berpotensi sulit diterima sehingga konflik berkepanjangan masih mungkin terjadi.

Baca Juga:Indef: Insentif Kendaraan Listrik Selamatkan Subsidi BBM Lebih Banyak ketimbang Potensi Penerimaan yang Hilang

Dengan kondisi itu, Purbaya memperkirakan harga energi, khususnya BBM, masih akan berada di level tinggi. Dampaknya, beban impor energi Indonesia juga berpotensi terus meningkat.

“Hitungan saya nih ya. Jadi kelihatannya oh kalau itu perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kita juga masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi,” bebernya.

Oleh karena itu, Purbaya berupaya mempercepat peralihan penggunaan kendaraan berbasis BBM ke kendaraan listrik. Langkah tersebut dinilai dapat memangkas ketergantungan terhadap impor minyak.

Baca Juga:Purbaya Berharap Insentif Kendaraan Listrik Bisa Diimplementasikan Juni, Kurangi Konsumsi BBM

Tak hanya soal impor BBM, Purbaya juga menyinggung kapasitas listrik nasional yang belum termanfaatkan secara optimal. Dia menyebut masih ada pasokan listrik dari PLN yang tetap harus dibayar meski belum digunakan secara maksimal.

"Di samping itu juga ada listrik PLN yang tetap dibayar, tapi nggak dipakai, istilahnya, take or pay. Itu mungkin kapasitas yang baru kepakai katanya sekitar 70 persen," ucapnya.