Tarif Angkutan Berpotensi Naik, Organda Soroti Lonjakan Biaya Operasional dan Skema Subsidi BBM

JawaPos.com–Kenaikan biaya operasional yang kian tajam mendorong operator angkutan umum mulai mengkaji ulang tarif layanan. Baik untuk angkutan penumpang maupun barang.

Kondisi ini dipicu lonjakan harga komponen penting seperti pelumas, ban, hingga suku cadang yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengungkapkan, pelaku usaha transportasi saat ini berada dalam tekanan biaya yang terus meningkat, meski harga BBM subsidi belum mengalami kenaikan.

”Kami operator angkutan massal saat ini sedang menghitung atau kalkulasi ulang untuk penyesuaian tarif angkutan, baik barang maupun orang. Hal ini harus kami lakukan karena biaya perawatan dan biaya operasional tidak langsung semakin tajam,” ujar Sani, sapaan karib Kurnia Lesani Adnan kepada JawaPos.com.

Baca Juga:Menggunakan Penutup Mata, Ditjen Pemasyarakatan Pindahkan 263 Narapidana High Risk ke Pulau Nusakambangan

Menurut dia, kenaikan biaya tidak langsung sudah terjadi secara bertahap sejak 2023 hingga 2025. Bahkan, total kenaikan biaya spare part dan investasi disebut telah mencapai sekitar 30 persen, dengan puncak tekanan terjadi setelah penyesuaian pajak pertambahan nilai (PPN).

Tak hanya itu, para operator juga mulai menerima sinyal kenaikan harga dari vendor dan pemasok, khususnya untuk komoditas berbasis plastik dan pelumas. Kondisi ini mempersempit ruang gerak pelaku usaha dalam menjaga tarif tetap stabil.

Kekhawatiran Kelangkaan BBM Subsidi

Di sisi lain, disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru. Terutama terkait distribusi dan ketersediaan di lapangan.

Baca Juga:Wacana Tobacco Harm Reduction Menguat, Pemerintah Diminta Kaji Berbasis Bukti dan Lindungi Publik

Owner PO bus SAN itu juga menyinggung pengalaman sebelumnya, ketika selisih harga BBM yang tidak terlalu lebar saja sudah memicu kelangkaan di sejumlah daerah, khususnya wilayah pertambangan dan perkebunan.

”Melihat disparitas harga BBM non-subsidi dengan subsidi saat ini, ada kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM subsidi di SPBU. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” tegas Kurnia Lesani Adnan.

Dia juga menyoroti persoalan teknis dalam sistem distribusi BBM subsidi, seperti kendala pada barcode MyPertamina yang sempat hilang dan memaksa pengguna melakukan pendaftaran ulang dengan proses verifikasi hingga beberapa hari.