Purbaya Buka Wacana Tarik Pajak Kapal yang Lintas Selat Malaka, seperti di Selat Hormuz?

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka wacana pemungutan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka. Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

Purbaya menilai, selama ini Indonesia belum memaksimalkan potensi ekonomi dari lalu lintas pelayaran internasional yang melintasi wilayahnya. Padahal, Selat Malaka merupakan salah satu jalur tersibuk di dunia.

"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4).

Menurut dia, skema pungutan tersebut memungkinkan untuk diterapkan secara kolektif bersama negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Hal ini mengingat ketiga negara berbagi wilayah perairan di Selat Malaka.

Ia mencontohkan langkah Iran yang berencana mengenakan biaya terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz. Jika diterapkan di Selat Malaka, potensi penerimaan dinilai cukup besar.

"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," tuturnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak mudah. Selain menyangkut kerja sama lintas negara, juga perlu mempertimbangkan aspek hukum internasional dan kepentingan global.

"Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif. Tapi tetap terukur," pungkasnya.