Purbaya Akui S&P Sedikit Khawatir soal Rasio Pembayaran Utang RI, tapi Menkeu Yakinkan Hal ini

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai respons kekhawatiran lembaga pemeringkat Standard & Poor's Global Ratings (S&P) terhadap rasio pembayaran utang Indonesia.

“Ada kekhawatiran sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan pajak kita, tapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan kedepan, dan belum pada level yang berbahaya sekali,” kata Purbaya, dikutip dari Antara, Jumat (17/4).

Menurut Menkeu, S&P menanyakan secara detail kondisi fiskal Indonesia, termasuk konsistensi menjaga defisit tetap di bawah ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menyampaikan ada peluang defisit APBN Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurun dari proyeksi awal setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sementara defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen PDB. Adapun pada hasil akhir audit nanti, Purbaya menyebut proyeksinya defisit menyempit ke level 2,8 persen PDB.

“Saya sebutkan hal itu ke mereka, ada indikasi (defisit APBN) turun ke 2,8 persen. Jadi, mereka amat positif dengan hasil seperti itu,” ujarnya.

Sedangkan untuk APBN Tahun Anggaran 2026, Menkeu menyampaikan upaya Kemenkeu memperbaiki pengumpulan pajak serta kepabeanan dan cukai, salah satunya melalui restrukturisasi organisasi.

Baca Juga:Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi, Padahal kalau Naik Rp 500, Negara Tak Perlu Tambah Utang Rp 23,95 Triliun

Dampak upaya perbaikan terlihat pada kinerja pengumpulan pajak yang mencetak pertumbuhan sekitar 30 persen pada dua bulan pertama 2026. Sementara pada Maret, pertumbuhan pajak tercatat naik 20,7 persen yang dipengaruhi oleh faktor musiman.

Dalam periode tiga bulan pertama 2026 ini, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 394,8 triliun atau 16,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.