Peserta PBI JKN Mendadak Tak Bisa Cuci Darah, Menkeu Purbaya: Kelihatan Kita Konyol!

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai konyol jika peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan yang sudah sakit, tiba-tiba tidak bisa mengakses layanan kesehatan vital, seperti cuci darah.

Kebijakan itu sebagaimana ramai beredar karena penonaktifan kepesertaan yang mendadak dilakukan pemerintah. Hal tersebut sebagaimana sejalan dengan proses pemutakhiran data penerima PBI JKN.

Purbaya menegaskan, proses pemutakhiran data peserta PBI JKN seharusnya tidak dilakukan secara sembrono hingga memicu kegaduhan di masyarakat. Ia menilai persoalan utama bukan pada kebijakan, melainkan pada aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi yang belum berjalan optimal.

“Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Jangan sampai yang sudah sakit, begitu mau cuci darah, tiba-tiba tidak eligible, tidak berhak. Kan itu kelihatannya kita konyol,” ujar Purbaya dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR di Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Menurutnya, penonaktifan peserta PBI JKN seharusnya tidak langsung berlaku begitu seseorang keluar dari daftar penerima. Pemerintah, kata dia, perlu memberikan masa transisi selama dua hingga tiga bulan yang dibarengi dengan sosialisasi intensif kepada peserta yang terdampak.

“Begitu mereka masuk list tidak masuk ke data PBI JKN, langsung trigger sosialisasi ke mereka. Supaya mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar di tempat lain atau bagaimana,” jelasnya.

Purbaya menilai kebijakan yang tidak disertai pengelolaan dan komunikasi yang baik justru merugikan negara. Pasalnya, dari sisi anggaran, uang negara tetap keluar, sementara pemerintah mendapat citra buruk di mata publik.

“Padahal uang yang saya keluarkan sama, saya rugi di situ. Uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” tegasnya.

Ia kembali menekankan bahwa masalah PBI JKN bukan semata soal anggaran, melainkan tata kelola di lapangan. Purbaya bahkan menyatakan dukungannya terhadap pembenahan jika bisa membuat penggunaan anggaran lebih efisien.

“Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit enggak apa-apa, tapi ini uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak,” imbuhnya.

Ke depan, Purbaya meminta agar mekanisme penonaktifan PBI JKN dibenahi secara serius agar tidak ada lagi kasus peserta sakit yang mendadak kehilangan hak layanan kesehatan. “Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya,” pungkasnya.