Soal UMP 2026, Menko Airlangga Sebut hanya Patokan: Di Kawasan Industri Rata-rata Gajinya di Atasnya

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto akhirnya buka suara soal penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 yang sudah diumumkan per 24 Desember kemarin. 

Ia memastikan bahwa UMP 2026 merupakan upah minimum. Bahkan, besarannya sudah dihitung baik-baik sesuai dengan formulasi yang sudah ditetapkan termasuk sesuai kebutuhan dan peningkatan harga di daerah masing-masing. 

"UMP itu kan adalah upah minimum yang besarannya sudah diputuskan. Ada formulasinya, yaitu inflasi plus indeks dikali pertumbuhan ekonomi di provinsi atau kabupaten masing-masing," kata Airlangga dalam konferensi pers usai melakukan tinjauan geliat ekonomi di Pondok Indah Mal 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12). 

"Tentu ini menjadi patokan agar para pekerja itu mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan daripada harga-harga di masyarakat," tambahnya. 

Lantaran hanya patokan, lanjut Airlangga, dirinya mendorong para pengusaha untuk bisa menetapkan upah berbasis produktivitas atau sektoral. 

"Oleh karena ini merupakan standar minimal, tentu kami berharap bahwa pengusaha akan mendorong salary atau pengupahan berbasis produktivitas," lanjutnya. 

Dengan begitu, kata dia, jika pengusaha menetapkannya dengan produktivitas dari perusahaan masing-masing, maka dimungkinkan nilai upah yang diterima pekerja bisa lebih besar dari UMP. 

Hal ini, lanjut mantan Ketua Umum Golkar ini, seperti terjadi di beberapa kawasan industri, utamanya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang upahnya memang sudah di atas UMP. 

"Dan beberapa daerah seperti di kawasan ekonomi khusus, ada di kawasan industri yang rata-rata UMP-nya memang gajinya itu di atas UMP," ungkap Airlangga. 

"Jadi, itu juga kita lihat beberapa sektor industri, terutama yang capital intensif mereka salary-nya di atas UMP," tukasnya.