Pemerintah Amerika 'Shutdown' 2025, Ratusan Ribu Pegawai Terancam Dirumahkan

JawaPos.com – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami penutupan sejak, Rabu (1/10) tengah malam waktu setempat. Hal ini terjadi karena Presiden Amerika Donald Trump dan Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran hingga batas waktu yang ditentukan. Akibatnya, sekitar 750.000 pegawai federal tidak bisa bekerja dan berisiko kehilangan pekerjaan. Beberapa kantor pemerintah bahkan mungkin ditutup secara permanen. 

Layanan penting seperti pendidikan dan lingkungan bisa terganggu, sementara agenda deportasi pemerintah tetap dijalankan. Program kesehatan seperti Medicare dan Medicaid tetap berjalan, namun kemungkinan terjadi keterlambatan karena kekurangan staf.

"Kami sebenarnya tidak ingin penutupan terjadi," kata Trump di Gedung Putih seperti dilansir dari The Korea Times. Namun, pertemuan tertutup antara presiden dan pimpinan Kongres gagal menghasilkan kesepakatan.

Ini adalah penutupan ketiga di bawah pemerintahan Trump. Kondisi ini memperlihatkan betapa dalamnya perbedaan pandangan antara Partai Republik dan Demokrat soal anggaran negara.

Kali ini, Partai Demokrat yang memulai penolakan terhadap rancangan anggaran karena mereka menuntut dana untuk subsidi kesehatan yang akan segera berakhir. Jika subsidi itu dihentikan, biaya asuransi kesehatan akan naik drastis. 

Sampai saat ini, belum ada solusi jelas untuk mengakhiri kebuntuan tersebut. Banyak warga AS yang akan terkena dampaknya. Terutama mereka yang bergantung pada layanan dan bantuan pemerintah.
 
Menurut analisis keuangan Goldman Sachs menyebut pasar keuangan biasanya tidak terlalu terganggu saat terjadi shutdown. Namun, kali ini lain.

Tidak ada tanda-tanda adanya upaya negosiasi lebih lanjut yang membuat pasar khawatir. "Tidak banyak contoh serupa yang bisa dibandingkan dengan situasi saat ini," katanya. 

Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) telah meminta setiap lembaga pemerintah bersiap melakukan pemotongan besar. Opsi lainnya, kemungkinan pemecatan massal. Hal ini merupakan bagian dari agenda pemerintahan Trump untuk memperkecil ukuran birokrasi federal.