Bantuan Pangan Beras Berpotensi Diberhentikan Tahun Depan

JawaPos.com – Program bantuan pangan beras yang selama ini digulirkan pemerintah terancam tidak berjalan pada tahun depan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut hal tersebut besar kemungkinan akan terjadi lantaran keterbatasan anggaran yang dimiliki. 

Ia menjelaskan, potensi tersebut dimungkinkan terjadi lantaran usulan tambahan anggaran sebesar Rp 22,53 triliun yang diajukan belum mendapat persetujuan pemerintah dan DPR. Sementara, pagu indikatif anggaran 2026 yang diterima Bapanas hanya Rp 233,29 miliar. 

“Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP. Bantuan pangan itu sepenuhnya ditanggung pemerintah. Sementara SPHP hanya menutup selisih harga, jadi sifatnya subsidi,” kata Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat (5/9). 

Meski begitu, Arief memastikan program fasilitasi distribusi pangan tetap berjalan meski dengan pola berbeda. “Karena anggaran kecil, kami biasanya meminta kerja sama B2B (business to business),” lanjutnya. 

Arief menegaskan, wacana penghentian bantuan pangan bukan berarti program itu dihapus. Namun, hingga saat ini belum ada alokasi anggaran untuk menjalankannya. 

“Rencananya sudah ada, tapi anggarannya belum diketok. Saya sudah mengusulkan, di dalamnya termasuk bantuan pangan enam bulan serta stabilisasi beras SPHP setahun,” tuturnya. 

Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan beras pada Juni-Juli 2025, sebanyak 20 kilogram (kg). Bantuan beras itu disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).  

Data tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan basis data penerima menambah keakuratan sasaran bantuan pangan beras tahun ini. 

Terkait estimasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program prorakyat ini, Bapanas menyebut akan menghabiskan sebesar Rp 4,9 triliun. Guna mengawasi program ini, pihaknya nanti akan bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri.