Banggar DPR Sebut Nota Keuangan RAPBN 2026 yang Diserahkan Presiden Prabowo Realistis

JawaPos.com - Pemerintah telah mengajukan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, RAPBN 2026 disusun dengan target-target yang moderat dan realistis, khususnya dalam indikator asumsi ekonomi makro. Menurutnya, pemerintah menyusun angka realistis dalam RAPBN 2026.

"Pemerintah memilih target yang moderat dan realistis pada angka-angka RAPBN 2026," kata Said kepada wartawan, Jumat (15/8).

Dalam RAPBN 2026, target pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan 6,9 persen.

Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan Rp 16.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.

Menurut Said, angka-angka ini mencerminkan pilihan pemerintah untuk mengambil titik tengah dari batas bawah dan atas kesepakatan antara Banggar DPR dan pemerintah dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

"Pilihan angka moderat ini menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan 2026 yang tidak mudah, seperti dampak tarif dari Presiden Trump, konflik geopolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, dan maraknya PHK di sektor manufaktur," jelasnya.

Dari sisi postur APBN 2026, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun, yang merupakan batas atas dari pembahasan awal di KEM PPKF. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun dipilih pada posisi moderat.

Dengan demikian, defisit RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar 2,48 persen dari PDB atau setara Rp638,8 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2025.

Said mendukung tingginya target pendapatan negara, tetapi mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam kebijakan perpajakan. Ia menyoroti adanya sensitivitas masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di banyak daerah.

"Pemerintah hendaknya hati-hati dan menimbang ulang jika akan memperluas atau menaikkan tarif pajak demi mengejar target pendapatan," tegasnya.

Di sisi belanja negara, pemerintah mengambil posisi angka tengah dari hasil pembahasan KEM PPKF. Strategi ini, menurut Said, bisa menekan defisit APBN di bawah 2,5 persen PDB sehingga kebutuhan pembiayaan tidak terlalu besar. Namun, ia mencatat adanya pergeseran porsi belanja yang signifikan antara pusat dan daerah.

"Belanja pusat dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 3.136,5 triliun, naik Rp 435,1 triliun dari APBN 2025, sedangkan transfer ke daerah dan desa turun menjadi Rp650 triliun dari Rp 919,9 triliun tahun ini," pungkasnya.