BI Tahan Suku Bunga Acuan 6 Persen pada Oktober 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat memberikan keterangan. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) sebesar 6 persen pada Oktober 2024.

Suku bunga acuan yang ditahan ini sebagaimana telah disepakati dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024. Tak hanya itu, BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen.

“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Rabu (16/10).

Dia menjelaskan, keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun kebijakan moneter jangka pendek akan difokuskan pada stabilitas nilai tukar Rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Ke depan, Bank Indonesia juga akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar Rupiah, dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Di sisi lain, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bahkan, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

“Dari kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran,” pungkasnya.

Editor: Edy Pramana