Menkeu Sri Mulyani Ungkap Harga Komoditas Sulit Diprediksi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut harga komoditas sangat sulit untuk diprediksi. Hal ini berlaku baik untuk komoditas pangan maupun komoditas energi.

Sri Mulyani menyebut bahwa harga komoditas sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi global dan geopolitik. Bahkan saat ini, banyak dipengaruhi oleh embargo suatu kawasan terhadap salah satu produk.

"Satu hal yang paling sulit adalah membuat prediksi mengenai harga komoditas, pangan maupun energi. Untuk pangan dan energi ini sangat bergantung pada aktivitas ekonomi global, geopolitik dan sekarang banyak sekali bisa menjadi embargo terhadap produk-produk terutama energi dari suatu daerah atau kawasan," kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Menkeu mencatat harga batubara pada Juli 2023 mengalami penurunan 63 persen year to date (ytd), natural gas turun 38 persen, dan dan crude plam oil (CPO) turun 10,2 persen. Sementara harga minyak jenis brent turun 1,8 persen.

“Ini akan cukup sulit membuat prediksi meskipun trennya relatif mild karena tadi outlook dari ekonomi dunia diperkirakan masih lemah atau stagnan,” ujarnya.

Sementara itu, Menkeu memaparkan bahwa asumsi dasar ekonomi makro tahun depan yang telah dibacakan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR.

Baca Juga: Rumput Laut Sidoarjo Masuk Komoditas Ekspor Potensial

Untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2 persen, sedangkan inflasi akan tetap dijaga di angka 2,8 persen. Nilai tukar rupiah diproyeksi berada di angka Rp15.000 per USD, harga minyak 80 USD/barel, suku bunga 10 tahun 6,7 persen.

"Sedangkan lifting minyak diperkirakan sebesar 625 ribu barel per hari dan lifting gas 1.033 ribu barel setara minyak per hari," tandasnya.

Baca Juga: Jubir Gerindra: Jangan Jadikan HAM Sebagai Komoditas Politik Jelang Pilpres

Di sisi lain, pada Juli 2023, sektor manufaktur Indonesia secara konsisten ekspansif selama 22 bulan berturut-turut di bulan Juni 2023 dan menguat ke level 52,5 dibandingkan Mei 2023 yang berada di level 50,3.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan penguatan Purchasing Managers' Index (PMI manufaktur) didorong oleh tingkat permintaan yang masih resilien serta meningkatnya kapasitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja.

“Peningkatan PMI manufaktur nasional di bulan Juni ini menunjukkan sentimen pelaku usaha masih cukup optimis, meskipun harus dihadapkan dengan dinamika perlambatan ekonomi dunia saat ini,” ujar Kepala BKF dalam rilisnya, Selasa (4/7).

Di Kawasan ASEAN, kinerja sektor manufaktur menunjukkan perkembangan yang beragam. Thailand dan Myanmar tercatat ekspansif di bulan Juni yaitu masing-masing di level 53,2 dan 50,4. Sementara, Malaysia dan Vietnam masih terkontraksi di level 47,7 dan 46,2.

Untuk itu, Kepala BKF mengatakan bahwa capaian PMI tersebut harus terus dijaga karena akan memengaruhi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ke depannya.

“Kondisi ini perlu terus dijaga untuk menopang keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja dalam jangka pendek,” kata Kepala BKF.

Editor: Dimas Ryandi