Tepis Kemenkeu, Jusuf Hamka Pastikan CMNP Tidak Terafiliasi Keluarga Cendana

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan PT Citra Marga Nusaphala (CMNP) tercatat memiliki utang kepada negara sekitar Rp 775 miliar. Selain itu, CMNP juga disebut terafiliasi dengan Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Terkait itu, pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka menegaskan pihaknya sudah terbukti tidak terafiliasi dengan keluarga cendana.

"Kan sudah diperiksa, sudah diuji dengan keputusan MA tidak ada afiliasi. Tidak ada afiliasi (CMNP dengan keluarga cendana)," kata Jusuf Hamka kepada wartawan, Selasa (13/6).

Selain itu, Jusuf Hamka juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki utang ke negara. Bahkan dirinya menekankan bakal membayar 100 kali lipat jika terbukti memiliki utang ke negara.

"Nah makanya kan saya bilang, kalo (punya utang 700-an miliar) gua kasih 100 kali sekitar 700 triliun. Harus terbukti, kalau enggak terbukti, bayar saya 1 perak aja cukup," tegasnya.

Lebih lanjut, pengusaha yang kerap disapa Babah Alun menyatakan bahwa dirinya pernah membawa masalah utang ini ke jalur hukum dan dirinya menang di Mahkamah Agung.

"Misalnya saya punya utang, ngapain bikin berita acara kesepakatan. Ngapain saya (dulu) dipanggil (Kemenkeu)? Minta diskon pula ya kan," lanjutnya.

Ia meminta Kemenkeu untuk tidak menyerang balik dirinya. Babah Alun menegaskan bahwa utang adalah utang.

"Sudahlah jangan debat kusir. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah. Enggak dibayar, wasyukurillah ngadu kepada Allah aja," imbuhnya.

Lantaran pernah berproses hukum, Babah Alun memastikan tidak akan melakukan upaya hukum lanjutan terkait utang yang disebut capai Rp 800 miliar ini. Menurut dia, persoalan diranah hukum sudah selesai dilakukan olehnya.

"Udah enggak ada upaya hukum lanjutannya, kan udah selesai. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional. Ini negeri tercinta," jelasnya.

Jusuf Hamka memastikan dirinya akan terus berupaya menagih haknya kepada negara. Sekalipun, kata dia, Presidennya sudah berganti.

Baca Juga: Polda Lampung Gelar OTT di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara