Tekan Angka Kemiskinan, Pemerintah Siapkan Dana Rp 440,69 T di 2021

JawaPos.com -  Pemerintah menyiapkan dana Rp 440,69 triliun untuk program pengentasan kemiskinan untuk tahun anggaran 2021. Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua TNP2K menyampaikan pemerintah  tengah  melakukan perbaikan sistem pensasaran nasional (national targeting system). Langkah ini ditempuh dengan  memperbaiki penargetan berdasarkan wilayah.

’’Terutama wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem,’’ kata Wapres.

Dia meminta sekretariat TNP2K mengidentifikasi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi yang menjadi kantong kemiskinan. Di daerah tersebut mewakili 75 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.

Dari total anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp 440,69 triliun, sebesar  Rp 272,12 triliun dialokasikan untuk kelompok program pengurangan beban pengeluaran. Bentuknya berupa bantuan sosial dan subsidi. Kemudian untuk program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas mencapai Rp 188,57 triliun. Harus dipastikan setiap rumah tangga miskin ekstrem menerima bantuan tersebut.

Dia juga meminta ke depan tata kelola data perlindungan sosial terus disempurnakan. Pengalaman dalam pengucuran bantuan selama pandemi Covid-19, pemerintah kesulitan untuk menyalurkan kepada masyarakat yang tiba-tiba jatuh miskin. Untuk data penerima manfaat perlindungan sosial harus berisi data rumah tangga dan data usaha mikro kecil (UMK).

Perbaikan strategi pengentasan kemiskinan dilakukan dengan memfokuskan  ke kantong-kantong kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Pemerintah memulainya dengan fokus di tujuh provinsi, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur.

Setiap provinsi itu ada lima kabupaten prioritas sasaran penanganan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dilansir Kamis (26/8) kemarin, rincian di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo dengan jumlah 131 ribu keluarga miskin ekstrem. Kemudian disusul Kabupaten Bojonegoro (6 ribu keluarga miskin ekstrem), Kabupaten Lamongan (9,74 ribu), Kabupaten Banglakan (68,22 ribu), dan Kabupaten Sumenep (49,91 ribu).

Sementara itu Provinsi Jawa Tengah juga menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem. Rinciannya adalah Kabupaten Banyumas sebanyak 56,56 ribu keluarga miskin ekstrem, Kabupaten Banjarnegara (22,56 ribu), Kabupaten Kebumen (24,32 ribu), Kabupaten Pemalang (74,14 ribu), dan Kabupaten Brebes (125,43 ribu).

Selain itu ada Provinsi Jawa Barat, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Secara keseluruhan total penduduk miskin ekstrem di 35 kabupaten di tujuh provinsi itu mewakili 20 persen angka nasional. Total angka kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas itu 2,096 juta jiwa. Sedangkan total penduduk miskin ekstrim di Indonesia ada 10,4 juta jiwa. Kriteria kemiskinan ekstrem yang digunakan pemerintah adalah orang yang hidup dengan biaya USD 1,9 (Rp 27.350) setiap harinya.