Bungkam Orang yang Ributkan Dana Rp 152,15 T ke BUMN, ini Kata Erick

JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, dukungan ekonomi yang diberikan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke BUMN tak seluruhnya berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) atau talangan modal kerja. Sekitar Rp 90 triliun dari Rp 152,15 triliun yang dialokasikan merupakan utang pemerintah kepada BUMN, khususnya yang bergerak di bidang kelistrikan dan energi.

Erick menyadari banyak pihak mempertanyakan stimulus pemerintah untuk BUMN yang dinilai cukup besar mencapai Rp 152,15 triliun. "Kemudian (pada) ribut, BUMN dikasih Rp 150 triliun," kata Erick dalam diskusi online di Jakarta, Jumat (29/5).

Erick pun memberikan penjelasan bahwa pemerintah punya utang ke BUMN. Pihaknya pun telah meminta pemerintah untuk melunasi utang tersebut.

"Jangan lupa yang Rp 90an triliun (dari Rp 152,15 triliun) lebih ini utang pemerintah yang 3 sampai 4 tahun belum dibayar," tegasnya.

Salah satunya adalah utang pemerintah ke perusahaan setrum pelat merah. Erick menegaskan, cash flow PLN harus tetap sehat, sehingga tetap bisa melistriki masyarakat dan dunia usaha.

"Kalau listriknya ada masalah, enggak ada pertumbuhan ekonomi, apalagi dunia usaha," tuturnya.

Selain itu, Erick juga ingin pemerintah memastikan cash flow Pertamina tidak terganggu. "Meskipun sekarang (konsumsi) turun drastis karena lagi pada di rumah, kan tetap ada hal yang perlu bensin dan solar," imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah BUMN yang akan menerima dukungan dalam bentuk PMN antara lain Permodalan Nasional Madani, Jamkrindo, Askrindo, dan Hutama Karya.