Menang di Mahkamah UE, RI Akhirnya Boleh Ekspor Biodisel

Jawapos.com - Pemerintah dan pengusaha biodiesel berhasil memenangkan gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa (UE) dalam kasus pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD). Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan dengan kemenangan gugatan ini, maka UE menghapus pengenaan BMAD sebesar 8,8 persen-23,3 persen atas produk biodiesel dari Indonesia. Penghapusan BMAD ini berlaku per 16 Maret 2018.

"Gugatan banding Pemerintah Indonesia dan sejumlah perusahaan terhadap pengenaan BMAD atas produk biodiesel telah dikabulkan Mahkamah UE. Dengan demikian, pengenaan BMAD yang dilakukan UE dihapuskan sehingga para pelaku usaha bisa kembali mengekspor biodiesel tanpa ada tambahan BMAD. Sedangkan untuk produsen yang tidak mengajukan gugatan ke pengadilan lokal di UE menunggu implementasi hasil keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO," jelas Oke dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (21/3).

Kemenangan ini, lanjut Oke, merupakan kemenangan ganda Indonesia atas UE. Sebelumnya, Pemerintah berhasil memenangkan sengketa di DSB WTO. Hasil putusan Mahkamah UE dan putusan DSB WTO memberikan sinyal positif bagi negara-negara mitra dagang Indonesia terhadap perdagangan yang adil (fair trade) sektor sawit.

“Dengan adanya kemenangan ini, diharapkan negara-negara mitra dapat menangkap sinyal positif untuk melebarkan akses pasarnya bagi biodiesel Indonesia. Sektor kelapa sawit Indonesia tidak mengandung subsidi dan juga tidak dijual dengan harga dumping," kata Oke.

Dengan kemenangan tersebut, ekspor biodiesel Indonesia ke UE juga diharapkan dapat segera kembali berjalan lancar. Di menilai kemenangan ini tentunya menjadi bekal kuat untuk menghadapi tuduhan yang sama dari negara lain dan mempunyai nilai tersendiri bagi peningkatan ekspor biodiesel, maupun produk turunan sawit lainnya.

"Kemenangan ganda ini juga memberikan peluang yang besar bagi ekspor biodiesel Indonesia untuk kembali bersaing di pasar UE," imbuh Oke.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor biodiesel Indonesia ke UE sempat mencapai USD 1,4 miliar di 2011 sebelum dikenakan BMAD pada 2013. Namun, pada periode 2013–2016 ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar 42,84 persen dari USD 649 juta di 2013 turun menjadi USD 150 juta di 2016.

Nilai ekspor biodiesel Indonesia ke UE paling rendah terjadi pada 2015 yakni sebesar USD 68 juta. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melalui siaran pers beberapa waktu lalu telah menginformasikan bahwa tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE pada periode sejak pengenaan BMAD sampai dengan dikeluarkannya putusan akhir DSB WTO (2013-2016) diestimasikan sebesar 7 persen.

Jika peningkatan tersebut dapat dipertahankan dalam dua tahun ke depan, maka nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa pada 2019 diperkirakan mencapai USD 386 juta dan pada 2022 mencapai USD 1,7 miliar.

Direktur Pengamanan Perdagangan, Pradnyawati, menegaskan bahwa Pemerintah akan melakukan pemantauan terhadap hasil keputusan Pengadilan UE tersebut dengan berkoordinasi oleh pihak produsen/eksportir.

“Kami memastikan bahwa UE segera melaksanakan hasil keputusan pengadilan dan akses pasar benar-benar terbuka,” tandasnya.

Untuk diketahui, UE mengenakan BMAD terhadap produk biodiesel Indonesia dengan margin dumping sebesar 8,8 persen - 23,3 persen sejak 19 November 2013. Indonesia kemudian mengambil langkah dengan mengajukan keberatan terhadap pengenaan BMAD tersebut ke Pengadilan Umum Tingkat I UE, serta ke DSB WTO.

Pengajuan gugatan di Pengadilan Umum Tingkat I UE dimulai sejak 19 Februari 2014. Hasilnya, Pengadilan Umum Tingkat I UE menolak penerapan BMAD oleh UE pada 15 September 2016. Dari hasil tersebut, UE mengajukan gugatan banding ke Mahkamah UE pada 24 November 2016. Hakim Mahkamah UE kemudian menguatkan putusan Hakim Pengadilan Umum Tingkat I UE untuk menolak penerapan BMAD tersebut.