Indonesia Terancam Kena Krisis 10 Tahunan di 2018, Benarkah?

JawaPos.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pemerintah Jokowi-JK mewaspadai adanya siklus krisis 10 tahunan yang sempat melanda Indonesia. Untuk itu, Indef meminta pemerintah berhati-hati agar krisis 10 tahunan ini tak terjadi.

Salah satunya, pemerintah harus memerhatikan fenomena anomali saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyentuh angka 6.300 poin, sementara daya beli masyarakat lesu. Lalu, pertumbuhan aset di pasar finansial terus naik, tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil Indonesia saat ini.

"Sepanjang 2017, dana asing yang keluar mencapai Rp 40 triliun. Rupiah juga mengalami gejolak diterpa sentimen global. Cadangan devisa naik turun diangka USD 120 sampai USD 130 miliar untuk stabilisasi nilai Rupiah yang terus terdepresiasi," kata Bhima saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (13/1).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah pun harus memerhatikan utang negara yang terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Menurut Bhima, kenaikan utang ini tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan pajak.

Pada 2017, penerimaan pajak Indonesia hanya tumbuh 4,3 persen dan terjadi kekurangan penerimaan Rp 130 triliun dari target yang ada.

"Sementara di tahun 2018 dan 2019, utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah Rp 810 triliun. Bila sampai gagal membayar Rp 810 triliun ini, akan jadi krisis sistemik," tambahnya.

Sementara itu, 40,9 persen Surat Utang Negara (SUN) dipegang oleh perusahaan asing. Hal Ini bisa menciptakan sudden capital outflow atau keluarnya dana asing secara tiba-tiba.

"Indonesia paling rentan terhadap keluarnya dana asing. Ada banyak tantangan eksternal yang harus dihadapi pemerintah di 2018 ini, seperti gejolak geopolitik, naiknya harga minyak hingga kebijakan Amerika Serikat pada reformasi pajak, hingga kenaikan suku bunga The Fed hingga 4 kali tahun ini," tutupnya.