JawaPos Radar | Iklan Jitu

Prabowo Subianto, Kiani dan Restrukturisasi yang Tak Kunjung Usai

16 Februari 2019, 16:01:10 WIB
Prabowo Subianto, Kiani dan Restrukturisasi yang Tak Kunjung Usai
Prabowo Subianto (Dok.JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Sepi, sunyi, tak ada aktivitas laiknya sebuah perusahaan yang beroperasi normal saat JawaPos.com menyambangi kantor PT Kertas Nusantara (dulu Kiani Kertas) milik Prabowo Subianto di Menara Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pekan lalu. Jauh dari hingar bingar pertarungan Pemilihan Presiden 2019 yang menjadikan Prabowo sebagai salah satu kandidat bersama Sandiaga Salahuddin Uno.

PT Kertas Nusantara terus menjadi perbincangan dan tidak bisa dilepaskan dari Prabowo. Termasuk, menjelang debat calon presiden dengan topik ekonomi. Sebab, perusahaan pulp yang awalnya dimiliki Bob Hasan itu menjadi saksi bagaimana Prabowo membangun bisnis setelah tak lagi berkarir di militer.

Di kantor Jalan Gatot Subroto itu, JawaPos.com mencoba menggali informasi lebih dalam mengenai perusahaan itu. Saat memasuki area, ada dua blok yang berada di sisi kiri dan kanan lift. Posisi PT Kertas Nusantara berada di sebelah kanan lift. Siang itu tidak ada aktivitas yang cukup berarti di kantor itu.

Prabowo Subianto, Kiani dan Restrukturisasi yang Tak Kunjung Usai
Kantor PT Kertas Nusantara Jalan Gatot Subroto Jakarta (Dok. JawaPos.com)

Padahal, saat mengambilalih perusahaan ini, Prabowo yang baru saja mengakhiri kariernya di militer mendapatkan pinjaman lebih dari USD 200 juta dari Bank Mandiri, bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah listed di pasar modal.

Pintu masuk yang menghadap langsung ke meja resepsionis tampak terbuka begitu saja. Tidak ada orang yang berdiri di meja tersebut. Bahkan, saat itu tidak ada sekuriti yang berjaga dan menyambut tamu. Tak ada yang bisa menemukan JawaPos.com dengan pejabat di kantor itu.

Namun, dari beberapa orang yang berada di kantor itu, diketahui saat ini Kertas Nusantara memang tidak ada kegiatan. Mereka tidak bisa menjelaskan dengan detil mengapa hal tersebut terjadi. "Ya karena memang nggak ada kegiatan. Nggak tahu kapan, biarkan itu berjalan," kata pegawai di sana.

Melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Perindagkop UMKM Kalimantan Timur Fuad Asaddin, didapati informasi jika Kertas Nusantara memang tak beroperasi. Katanya, PT Kertas Nusantara di Berau, Kalimantan Timur tak ada aktivitas operasional. Tak ada laporan detil kepada dirinya, terkait kegiatan apa saja yang masih berjalan.

"Katanya ada kegiatan di Berau. Tapi, saya tidak tahu persis. Kami masih cari informasi," terang Fuad.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida juga mengatakan kalau Kertas Nusantara sudah tidak lagi beroperasi. "Untuk saat ini, pabrik kertas Kiani (Kertas Nusantara, red) sudah tidak beroperasi," kata Liana saat dikonfirmasi.

Meski demikian, nama perusahaan tersebut masih tercatat sebagai anggota APKI. Hanya saja, tidak ada laporan terkait operasional perusahaan. "Ya masih gabung dengan APKI," tuturnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo. Dia menyebut perusahaan tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak 2012. "Pada 2012 sudah berhenti beroperasi total. Sampai saat ini sudah tidak ada laporan atau komunikasi dengan manajemen (Kertas Nusantara)," ungkapnya.

Tidak beroperasinya Kertas Nusantara menimbulkan pertanyaan baru. Sebab, pada 2011 ada gugatan pailit dari krediturnya. Namun, PT Kertas Nusantara mampu memenangkan perkara mulai dari Pengadilan Niaga, kasasi hingga Peninjauan Kembali yang diajukan salah satu kreditornya.

Hakim di Pengadilan Niaga hingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali di MA memberikan kelonggaran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada PT Kertas Nusantara. Namun, Kertas Nusantara harus melunasi utangnya kepada kreditor separatis selama 15 tahun dan 20 tahun kepada kreditor konkuren terhitung sejak 2013.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak dijamin dengan aset perseroan. Adapun kreditor separatis sebaliknya. Para kreditor perusahaan itu menyepakati perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) setelah mendapatkan suara sebanyak 89 persen. Para kreditor menyepakati penawaran perdamaian bahwa PT Kertas Nusantara melunasi utangnya dengan cara mencicil selama 15 hingga 20 tahun.

Jika beban utang itu masih ada, dan Kertas Nusantara tak lagi beroperasi, lantas dari mana uang untuk membayar tanggungan itu? Apakah para shareholder yang menomboki? Duma Hutapea, SH dari kantor Law Firm Duma & Co ditunjuk selaku pengurus PKPU PT Kertas Nusantara seharusnya bisa menjawab.

Sebab, dalam dokumen Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan Halim Mina, Direktur Allied Ever Investment Ltd yang berkedudukan di Hongkong nomor 49/PK/Pdt.SUS/2012, diketahui total kewajiban PT Kertas Nusantara mencapai Rp 14,224 triliun. Rinciannya, total kewajiban Kertas Nusantara terhadap 7 kreditor separatis mencapai Rp 7,939 triliun. Sementara kewajiban terhadap 113 kreditor konkuren mencapai Rp 6,285 triliun.

Namun, saat JawaPos.com menyambangi kantor itu, tak ada jawaban.
Oleh orang di kantor itu, dikatakan Duma tidak berada di kantornya yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading. Kantor Law Firm Duma and Co tersebut terlihat sepi. Ruangan terlihat kosong tak berkegiatan. Seorang staf menyebutkan bahwa Duma Hutapea sedang tidak berada ditempat.

“Sedang keluar kota,” kata staf yang enggan disebutkan namanya.

JawaPos.com mencoba mengutarakan maksud kedatangan kepada staf tersebut dengan menanyakan perihal kasus PT Kertas Nusantara. Namun, staf tersebut tidak dapat memberikan keterangan apapun. Termasuk, enggan menyambungkan dengan Duma.

“Duh, maaf saya nggak tahu soal itu,” tuturnya.

Hingga kini, Duma selaku pengurus yang ditunjuk Pengadilan Niaga Jakarta untuk menjembatani kepentingan 161 kreditor PT Kertas Nusantara belum bisa dihubungi apakah proses pembayaran cicilan kepada kreditor berjalan atau tidak.

JawaPos.com menarik lebih jauh ke belakang terkait keterlibatan Prabowo di perusahaan itu. Berangkat dari sejarah bahwa Kiani dulunya merupakan perusahaan pulp yang dimiliki Bob Hasan, konglomerat perkayuan yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Soeharto.

Runtuhnya rezim Orde Baru menyusul krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia menyebabkan sejumlah konglomerasi runtuh dengan utang segunung. Kiani Kertas, cikal bakal Kertas Nusantara termasuk salah satu yang disita pemerintah lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai jaminan atas utang Bob Hasan di Bank Umum Nasional.

Lewat proses divestasi BPPN, Prabowo diketahui membeli PT Kiani Kertas yang kemudian mengubah nama menjadi PT Kertas Nusantara. Salah satu pendanaannnya, memanfaatkan fasilitas pinjaman Bank Mandiri.

Kredit Bank Mandiri senilai USD 201.242.000 atau saat itu sekitar Rp 1,89 triliun didapat Prabowo meski baru beberapa tahun menjadi pengusaha murni setelah tak lagi di militer pada 1998. Namun, pembayaran kredit itu menurut sumber JawaPos.com yang merupakan mantan executive Bank Mandiri macet hingga 2007.

Seiring berjalannya waktu, Kejaksaan mencium ketidakberesan dalam proses pengambilalihan PT Kiani Kertas. Pada 2005, Tempo menulis Kejaksaan Agung memeriksa Prabowo sebagai saksi proses pengambilalihan kredit PT Kiani Kertas di Bank Mandiri. Saat itu, Prabowo menyebut mengambil alih PT Kiani Kertas karena kreditnya sudah macet selama enam tahun. "Jadi waktu itu kami berupaya menyelamatkannya," ujar Prabowo.

Proses berjalan, Kejaksaan Agung diketahui mengeluarkan SP3 (Surat perintah Penghentian Penyidikan) atas kasus itu. Andi Lolo sebagai ketua tim jaksa yang melakukan penyelidikan atas kasus ini menyebut seluruh kewajiban debitor telah dilunasi kepada Bank Mandiri, alias tidak ada kerugian negara dalam kasus ini.

Diketahui bahwa pelunasan uang pengambilalihan aset PT Kiani Kertas telah dilakukan pada 26 Desember 2007. Keterangan ini diamini mantan top executive Bank Mandiri yang tak mau disebut namanya. Dia menyebut seluruh kewajiban pengambilalihan aset Kiani Kertas telah lunas akhir 2007. Pelunasan itu dibantu oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Pada April 2007 di Kantor Kepresidenan usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo membenarkan bahwa urusan dengan Bank Mandiri telah selesai. Saat itu, Prabowo tidak membantah dan tidak membenarkan apakah uang yang digunakan untuk membayar utang berasal dari penjualan saham Hashim di Nations Energy.

Saat itu, dia hanya menjawab singkat soal keterlibatan Hashim dalam penyelesaian utang dengan Bank Mandiri. "Masa kalian nggak tahu Pak Hashim," jawabnya ketika itu. Arsip berita lainnya menyebutkan Hashim menjadi investor Kiani dengan dana sekitar USD 50 juta.

’’Sudah dilunasi semua. Termasuk bunga dan lain-lainnya,’’ kata mantan top executive Bank Mandiri JawaPos.com itu.

Lunas dari pemenuhan kewajiban terhadap Bank Mandiri belum membuat operasional Kertas Nusantara berjalan mulus. Dari informasi JawaPos.com mencatat operasional Kertas Nusantara tidak berjalan layaknya operasional perusahaan yang mengelola pabrik yang menguasai areal sekitar 3 ribu hektare ini.

Pada pertengahan 2018, perusahaan itu mendapat tuntutan dari bekas pegawainya lantaran belum memberikan gaji dan tunjangan hari raya (THR) sejak 2014. Karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SPKAHUT) itu kemudian melaporkannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Gugatan pailit yang dilayangkan salah satu kreditor Kertas Nusantara, tidak adanya laporan produksi ke asosiasi dan Dinas terkait di Kabupaten Berau serta aksi karyawan Kertas Nusantara yang menuntut pembayaran gaji dan THR mengindikasikan Prabowo belum berhasil penyelamatkan Kertas Nusantara yang diambilnya dari BPPN.

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade saat dihubungi JawaPos.com memberikan beberapa informasi. Katanya, memang ada kesulitan yang dialami Prabowo dalam mengelola PT Kertas Nusantara. ’’PT Kertas Nusantara ini dalam kesulitan. Ada utang usaha pada pihak ketiga. Modal kerjanya tidak ada,’’ katanya.

Meski demikian, Andre mengatakan kalau perusahaan itu masih milik Prabowo. Namun, dia tidak yakin apakah perusahaan itu sudah beroperasi normal atau tidak. Informasi terakhir yang diketahuinya, memang belum beroperasi lagi.

Panjangnya sejarah PT Kertas Nusantara membuatnya tak bisa dilepaskan dari Prabowo. Apalagi, hingga kini Prabowo masih menjadi pemilik. Pekerjaan rumah Prabowo yang ingin menyelamatkan pabrik itu juga masih belum selesai. Beberapa masalah masih muncul sehingga tidak bisa dilepaskan dari Prabowo dan menjadi portfolio yang membebani.

Editor           : Mohamad Nur Asikin
Reporter      : Igman Ibrahim, Hana Adi, Romys Binekasri

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini