APBN Defisit Rp 479,7 Triliun per Akhir Oktober 2025, Menkeu Purbaya: Masih di Batas Aman

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kinerja APBN yang berjalan sepanjang 10 bulan masih cukup terjaga dan dikelola dengan hati-hati di tengah dinamika global. Hingga akhir Oktober 2025, APBN tercatat defisit Rp 479,7 triliun. 

Purbaya menyebut, defisit APBN tersebut setara dengan 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia memastikan, defisit APBN hingga Oktober 2025 masih berada pada batas aman dan jauh lebih terkendali karena di bawah target 2,78 persen. 

"Defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp 479,7 triliun atau sebesar 2,02 persen dari PDB. Angka defisit ini berada pada batas aman dan terkendali jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen PDB untuk saat ini mencerminkan disiplin fiskal yang kuat," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi November 2025, Kamis (19/11). 

Dia membeberkan, per 31 Oktober 2025, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 2.113 triliun. Setara dengan 73,7 persen dari outlook APBN. 

Menurut dia, kinerja ini didorong penerimaan pajak sebesar Rp 1.708 triliun, atau 71,6 persen dari outlook dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 402,4 triliun atau 84,3 persen dari outlook. 

"Khusus PNBP, realisasinya melebihi capaian tahun 2024. Ini menunjukkan adanya optimalisasi pertumbuhan dari penerimaan non pajak lebih efektif dari tahun sebelumnya," beber Purbaya. 

Di sisi lain, belanja negara hingga akhir Oktober 2025 telah terealisasi sebesar Rp 2.593 triliun. Setara dengan 73,5 persen dari outlook APBN. 

Ia menyebut, belanja ini dioptimalkan untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah sebesar Rp 961,2 triliun, Rp 918,4 triliun belanja non K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 713,4 triliun. 

Tak hanya itu, Purbaya menegaskan bahwa belanja negara tetap diprioritaskan untuk menjaga daya beli hingga mengawal reformasi struktural yang ada. 

"Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur dan mengawal reformasi struktural," tutupnya.