Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Angka Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah

JawaPos.com - Hari ini (20/10) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka genap satu tahun memimpin Indonesia. Di tengah situasi global, Prabowo-Gibran berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Namun, tetap ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar capaian baik tersebut bisa semakin baik.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari angka 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025. Tidak hanya itu, jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 23,85 juta orang.

Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono survei tersebut dilakukan dengan mengambil sampel dari 324 ribu rumah tangga. Hasilnya, BPS mendapati bahwa pada Maret 2025 rata-rata garis kemiskinan nasional berada pada angka Rp 609.160 per kapita per bulan. Dia menyatakan bahwa garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran kebutuhan dasar rumah tangga.

”Baik (kebutuhan dasar rumah tangga berupa) makanan maupun non-makanan”, kata Ateng dikutip dari laman resmi BPS.

Ateng menyampaikan, garis kemiskinan yang dirilis oleh BPS merupakan angka rata-rata nasional. Setiap daerah memiliki garis kemiskinan yang berbeda, bergantung pada harga dan pola konsumsi masyarakat setempat. Namun secara umum dia menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan berada pada 11,03 persen dan di perkotaan 6,73 persen.

”Tingkat kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan mengalami kenaikan,” imbuhnya.

Secara spasial, lanjut dia, hasil survei BPS menunjukkan bahwa ada 18 provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan di bawah angka kemiskinan nasional, sementara 20 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Papua Pegunungan dengan angka 30,03 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat di Bali dengan angka 3,72 persen.

Dalam penjelasan hasil survei tersebut, BPS untuk pertama kalinya turut merilis angka kemiskinan ekstrem bersamaan dengan angka kemiskinan nasional. Itu merupakan salah satu bentuk komitmen BPS untuk memenuhi amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

”Kemiskinan ekstrem Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Kondisi ini lebih baik dibanding Maret 2024, dimana kemiskinan ekstrem tercatat 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang,” imbuhnya.

Selain terjadi penurunan angka kemiskinan, NEXT Indonesia Center merilis hasil riset terbaru yang sudah dilakukan untuk mengukur angka pengangguran di Indonesia. Dalam hasil riset tersebut disebutkan bahwa angka pengangguran saat ini menjadi yang terendah dalam kurun waktu 30 tahun. Capaian itu turut bersinggungan dengan angka kemiskinan yang sudah dirilis oleh BPS.

”Turunnya tingkat kemiskinan selaras dengan menciutnya tingkat pengangguran terbuka. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 mencapai 4,76 persen. Itu adalah angka terendah dalam 30 tahun terakhir atau sejak tahun 1995 yang mencapai 7,42 persen,” tulis NEXT Indonesia Center dikutip pada Minggu (19/10).

Saat diwawancarai oleh JawaPos.com, ekonom senior Center of Reform of Economic (CORE) Mohmmad Faisal menyampaikan bahwa bila dilihat dari statistik memang ada penurunan angka kemiskinan. Namun, dia menyoroti hal lain. Yakni ketimpangan yang dinilai masih terlalu lebar serta sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan formal.

”Jadi, sebetulnya penurunan tingkat kemiskinan itu tidak menggambarkan, tidak lantas menunjukkan bahwa permasalahan tingkat kesejahteraan itu membaik,” kata dia.

Karena itu, Faisal memberi catatan agar pemerintah tidak sampai terlena dengan angka-angka statistik. Khususnya yang terkait dengan angka kemiskinan. Dia menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan kerap kali beriringan dengan penyaluran program-program seperti bantuan sosial (bansos). Dia pun mengingatkan, bahwa angka kemiskinan bergantung pada garis kemiskinan.

”Kalau dia banyak diberikan bansos yang tadinya di bawah garis kemiskinan sedikit memang bisa terangkat naik ke atas garis kemiskinan. Tapi, kan kita tidak ingin mengentaskan kemiskinan dengan cara yang superficial begitu,” ujarnya.