Menkeu Purbaya Ngaku Didukung Wapres Gibran untuk Terus Ngomong Ceplas-Ceplos

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat dukungan langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk tetap berbicara blak-blakan dalam menyampaikan pandangannya. Hal itu sebagaimana disampaikan Purbaya usai bertemu dengan Gibran di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat pagi (17/10). 

“Dia (Wapres) mendukung juga untuk saya ngomong ceplas-ceplos terus katanya,” ujar Purbaya sembari tertawa saat Media Briefing di Jakarta. 

Meski begitu, ada sejumlah pembahasan penting dalam pertemuan itu. Salah satunya adalah keresahan dari para pemimpin di daerah soal pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD). 

Selain itu, Purbaya juga mengaku pertemuannya dengan Gibran turut membahas soal kondisi ekonomi tanah air secara umum. Namun, memang secara spesifik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan keresahan para pemimpin di daerah. 

"Biasa diskusi masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia menyuarakan keresahan dari para pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama suaranya dengan para gubernur yang datang ke sini (kemenkeu)," jelasnya. 

Untuk diketahui, gaya bicara Purbaya yang ceplas-ceplos memang kerap mencuri perhatian publik. Beberapa kali, ia menyampaikan pandangan secara terbuka terkait kebijakan fiskal, utang, hingga kinerja lembaga keuangan negara. 

Belum lama ini, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. Salah satunya, dengan tidak sering-sering mengomentari kebijakan kementerian lain. 

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (15/10).
Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa salah satu pernyataan yang menjadi sorotan adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap. 

Misbakhun menegaskan bahwa alokasi anggaran memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR. 

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 (persen). Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR," ujar Misbakhun. 

"Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” jelas politikus Partai Golkar itu.