Kelangkaan BBM SPBU Swasta, Komisi XII DPR Ungkap Pertamina Tak Sediakan Produk RON 95

JawaPos.com - Komisi XII DPR RI mengungkapkan bahwa Pertamina tak menyediakan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jenis oktan RON 95 di tengah kelangkaan yang dialami oleh seluruh SPBU swasta di tanah air.

Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menyampaikan hal tersebut menjadi anomali dari kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di saat seluruh SPBU swasta diwajibkan membeli bahan bakar dasar dari Pertamina untuk stok hingga akhir tahun ini.

"⁠Swasta diwajibkan beli base fuel ke Pertamina, padahal SPBU swasta menjual 3 jenis bensin (Ron 92, 95 dan 98). Sedangkan Pertamina sendiri hanya bisa menyediakan Ron 92 dan 98," ujar Gunhar dalam keterangannya belum lama ini.

Atas kebijakan itu, kata dia, maka tidak heran jika hingga saat ini SPBU swasta kebingungan mencari pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan Ron 95.

"Saat ini BBM jenis Ron 95, Pertamina hanya tersedia di 119 SPBU, untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah menambah kuota impor BBM pada SPBU swasta untuk 2025. Bahkan, kuota yang diajukan oleh SPBU swasta dinilai telah melampaui kebijakan yang diatur pemerintah.

"Pada tahun 2025 Kementerian ESDM keluarkan izin kuota impor swasta naik menjadi 110 persen," tuturnya.

Itu sebabnya, ia juga mempertanyakan sudah sejauh mana kenaikan kuota impor BBM tersebut, sudah memperhitungkan penambahan jumlah SPBU swasta. Mengingat masih terjadinya kelangkaan BBM di SPBU swasta di saat kuota impor naik.

"Terkait kenaikan kuota impor 10%, apakah sudah dihitung dengan penambahan jumlah SPBU swasta yang mereka beri izin. Ini kan sebuah anomali, ketika kuota naik, namun kelangkaan malah terjadi," bebernya.

Untuk diketahui, sejak Agustus hingga Oktober 2025 ini, seluruh SPBU Swasta meliputi Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo Energy Indonesia (Vivo) mengalami kehabisan stok BBM. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan jumlah konsumen di SPBU swasta tersebut.

Di sisi lain, seluruh SPBU swasta itu telah mengajukan permohonan impor ke pemerintah. Tak seperti biasanya, bukannya izin yang diterima, justru seluruhnya memperoleh 'surat cinta' dari Kementerian ESDM hingga mengharuskannya untuk menyerap stok milik Pertamina.