Anggaran Negara Harus Jadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi, Alokasi TKD Ditambah

JawaPos.com - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesain anggaran negara sebagai katalis pertumbuhan. Mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat.

"Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan. Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien. Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja," ungkap Purbaya di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9).

Pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal. Mulai dari tax holiday hingga super deduction. Baik untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Upaya-upaya ini diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi. Sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Purbaya mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga 2029. Konsep tersebut merupakan gagasan Sumitro Djojohadikusumo. Begawan ekonomi yang juga ayah Presiden Prabowo Subianto.

Konsep itu berfokus pada tiga pilar utama. Yaitu, pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. "Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis," jelasnya.

Meski begitu, dia mengakui bahwa target 8 persen bukan hal mudah. Namun masih tetap realistis bila strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten. Apalagi, jika menilik sejarah sebelum krisis keuangan AS pada 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6 persen.

Purbaya mengungkapkan, alokasi belanja pemerintah untuk daerah sebenarnya mengalami kenaikan. Meskipun transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 menurun dibanding tahun sebelumnya. Belanja daerah itu dialirkan melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan skema tugas perbantuan.

"Nah, tahun lalu hanya Rp 900 triliun. Sekarang Rp 1.367 triliun. Jadi naiknya Rp 400 triliun. Sebetulnya secara total (penyaluran) di daerah enggak berkurang," kata mantan ketia dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Dia menjelaskan, TKD adalah dana yang langsung masuk ke kas pemerintah daerah untuk dikelola sesuai kebutuhan daerah. Sedangkan tugas perbantuan merupakan dana pusat yang salurkan ke daerah untuk menjalankan program yang sudah ditentukan pusat. Meski, memang pergeseran mekanisme ini bisa menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan programnya.

Makanya, pemerintah pusat akan memastikan anggaran untuk pembangunan daerah terserap dengan efektif. "Cuma tetap saja ketika pemerintah daerah susah menjalankan program, ya mereka agak terganggu seperti kemarin. Tapi secara manfaat tidak kita kurangi. Yang saya lakukan ke depan adalah memastikan Rp 1.367 triliun tadi betul-betul dibelanjakan tepat waktu. Jadi kita tidak melupakan ekonomi daerah," terang Purbaya.

Dalam RAPBN 2026 terbaru, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui kenaikan alokasi TKD menjadi Rp 692,99 triliun. Bertambah Rp 43 triliun dari rancangan awal sebesar Rp 649,9 triliun.

Adapun postur APBN 2026 ditetapkan dengan pendapatan negara Rp 3.153,58 triliun. Dengan belanja negara Rp 3.842,72 triliun, keseimbangan primer Rp89,71 triliun, serta defisit Rp 698,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).