Merger Pelita Air dan Garuda Indonesia Berisiko, Celios: Kenapa yang Sehat Digabung dengan Maskapai Bermasalah?

JawaPos.com - Rencana merger antara Pelita Air dan Garuda Indonesia menuai sorotan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adinegara menilai, langkah ini berisiko tinggi dan berpotensi menimbulkan masalah baru di sektor penerbangan nasional.

Menurut dia, kondisi keuangan kedua maskapai tersebut sangat berbeda jauh. Pelita Air tercatat memiliki posisi keuangan yang jauh lebih stabil dan bahkan mampu bersaing secara sehat dengan maskapai swasta lain. Bahkan, menempati urutan pertama maskapai paling tepat waktu (on-time performance) dengan tingkat 94,3 persen sepanjang 2024.

"Kenapa yang sehat digabung dengan maskapai bermasalah?" ujar Bhima, Selasa (16/9).

Sebaliknya, Garuda Indonesia masih berjuang dengan performa keuangan yang sangat buruk. Laba bersih Garuda masih minus 129 persen Year-on-Year (YoY) pada 2024. Jauh lebih buruk dibandingkan performa tahun sebelumnya.

"Kalau dasarnya hanya BUMN bisa fokus di core business-nya, maka core business Garuda sendiri bermasalah. Dari segi keuangan mergernya tidak layak. Kecuali perusahaan yang punya core business performa nya baik, beda cerita," terang lulusan University of Bradford itu.

Selain masalah keuangan, Bhima juga mengingatkan potensi dampak negatif pada operasional Pelita Air pasca-merger. Imbasnya ke penurunan jumlah rute. Mengingat, Pelita Air selama ini bersaing ketat dengan Citilink, anak usaha Garuda yang bergerak di segmen low cost carrier.

Setelah merger, kemungkinan besar Citilink akan menjadi pemenang dalam persaingan rute domestik. Sehingga, memicu terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Pelita Air. Malah menjadi masalah baru lagi nantinya.

"Tidak mungkin maskapai low cost carrier di pasar domestik yang sama dan induk usaha yang sama mau berbagi rute," katanya.

Sebagai alternatif, Bhima menyarankan agar Danantara lebih baik fokus memperbaiki kondisi keuangan Garuda terlebih dahulu. Mengusut penyelesaian kasus miss-management dan restrukturisasi utang. Jangan sampai masalah maskapai kebanggan tanah air diseret ke BUMN lainnya.

"Ini namanya burden sharing (berbagi beban) bukan profit sharing," tandasnya.