Demi Menjaga Ruang Fiskal, Opsi Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Terus Mengemuka

JawaPos.com - Opsi menaikkan harga BBM nonsubsidi untuk jenis Pertamax 92 terus mengemuka. Alasannya untuk menjaga ruang fiskal negara. 

Menurut Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar, rencana pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi untuk jenis Pertamax 92 sudah tepat. Apalagi harga minyak global masih sangat tinggi, sehingga bila BBM nonsubsidi tidak disesuaikan akan semakin menekan APBN serta kinerja badan usaha.

“Menaikkan harga BBM nonsubsidi secara prinsip tepat. Alasannya, pertama tekanan APBN kita lumayan besar dan harga minyak global masih sangat tinggi. Jadi beban fiskal negara meningkat karena subsidi dan kompensasi energi,” kata Media kepada wartawan di Rabu (29/4).

Media meyakini dengan menaikkan BBM nonsubsidi, ruang fiskal dapat terjaga karena mengurangi kebutuhan subsidi. Selama ini harga BBM nonsubsidi memang mengikuti perkembangan harga pasar. Apabila harga di pasar global naik, harga jualnya juga akan naik. Jika tidak, hal tersebut akan membuat Pertamina merugi.

Baca Juga:Tarif Angkutan Berpotensi Naik, Organda Soroti Lonjakan Biaya Operasional dan Skema Subsidi BBM

Meski begitu, Media menyebut opsi menaikkan harga Pertamax 92 tetap memiliki risiko. Selama ini konsumen Pertamax 92 digolongkan sebagai masyarakat kelas menengah ke atas. Namun, kenaikan ini akan menimbulkan pergeseran, dari yang selama ini mengonsumsi Pertamax 92 beralih ke Pertalite.

“Ada kendaraan tertentu yang kemudian akhirnya berpindah dari Pertamax ke Pertalite. Jadi konsumsi Pertalite menjadi lebih banyak dan ini malah membebani APBN juga. Hal ini harus diantisipasi,” ujarnya.

Media juga menyoroti subsidi yang tidak tepat sasaran yang kemudian berimplikasi pada tekanan besar terhadap APBN. Menurut dia, sudah saatnya penyaluran BBM bersubsidi berbasis data, bukan lagi berbasis barang sehingga BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati oleh masyarakat mampu. Solusi lain adalah dengan membenahi transportasi publik.

“Transportasi publik seperti kereta, bus, serta tata kota yang baik perlu didukung dengan standar efisiensi dan kenyamanan yang lebih baik. Dengan demikian, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan,” kata dia.

Baca Juga:Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPRD Surabaya Minta Layanan Transportasi Publik Tetap Terjangkau

Secara keseluruhan, agar pola ini tidak terus berulang, Media berharap pemerintah mencari solusi jangka panjang agar ketahanan energi nasional tidak lagi bergantung pada impor. Ia mendorong penguatan produksi dalam negeri dan efisiensi kilang yang ada. Selain itu, Media juga menilai perlunya percepatan transisi energi ke energi terbarukan.