Menkeu Purbaya Sebut Pemerintah Bakal Cairkan Dana di BI Senilai Rp 200 Triliun untuk Dikucurkan ke Perbankan

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa pemerintah akan mengucurkan dana dari Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke perbankan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari gebrakan Menkeu Purbaya di awal pemerintahannya.

Ia menilai, langkah tersebut menjadi tepat untuk dilakukan oleh Kemenkeu di tengah ekonomi yang melambat dan sistem finansial RI yang kering. "Sebelumnya sudah kita lihat bahwa sistem finansial kita agak kering. Makanya ekonominya melambat, makanya setahun terakhir orang susah cari kerjaan dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal," kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

Dengan langkah itu, Purbaya mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan akan memindahkan sebagian uang pemerintah yang selama ini berada di Bank Indonesia. Adapun tujuannya, Rp 200 triliun dari total keseluruhannya Rp 425 triliun akan dikucurkan demi menggenjot pertumbuhan di sektor ekonomi dan keuangan RI.

"Ada Rp 425 triliun saya pindahkan ke sistem perbankan Rp 200 triliun sehingga akan menyebar di sistem dan supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa berjalan lagi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Purbaya juga mengaku sudah berbicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia agar dana tersebut tidak diserap oleh BI. Sehingga uang tersebut bisa dipakai sebagai likuiditas di perbankan.

Ia menambahkan, dana itu nantinya akan ditempatkan dan disimpan di rekening pemerintah di bank. Sehingga nantinya dapat digunakan oleh perbankan, salah satunya untuk menggenjot pertumbuhan kredit masyarakat.

"Jadi, saya tidak ada apa-apa, hanya menyimpan uang saja. Tapi kan bank tidak akan mendiamkan uang itu. Itu kan ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Di situlah mulai kredit tumbuh," tambah Purbaya.

Dengan cara itu, kata Purbaya, ia ingin memaksa mekanisme pasar berjalan. Adapun nantinya, perbankan yang menerima dana segar itu dapat berpikir keras untuk memperoleh return yang tinggi.

"Jadi, memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja. Supaya dapat return yang tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan jika kemudian dana pemerintah terus mengendap di BI. Maka selama itu pula dananya tidak bisa diakses oleh perbankan.

"Nah kalau di BI kan tidak bisa diakses oleh perbankan. Itu kan uangnya dari sistem yang kering," pungkasnya.