Prabowo Minta Danantara Pangkas Komisaris, jadi Maksimal 6 Orang, Rosan Roeslani: Sudah Kita Jalankan!

JawaPos.com - Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani akhirnya merespons soal perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta jumlah komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipangkas menjadi paling banyak 6 orang.

Rosan memastikan, pemangkasan komisaris ini sudah berjalan secara bertahap. Ia menyebut, khusus di perbankan pelat merah, rata-rata sudah memiliki sebanyak 5 komisaris, dari sebelumnya mencapai 13 orang.

"Sudah mulai jalan. Di perbankan, contohnya dari 12 sampai dengan 13 (komisaris), sudah 5 (komisaris). Jadi sudah kita jalankan juga," kata Rosan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8).

Lebih lanjut, ia membeberkan pemangkasan komisaris dilakukan secara bertahap mengikuti dan menyesuaikan jadwal dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing BUMN.

"Ya ini kan sudah kita lakukan, secara bertahap sesuai dengan RUPS-nya," beber Rosan.

Meski begitu, Bos Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini tidak menyebut berapa banyak BUMN yang telah dilakukan pemangkasan komisaris.

Hanya saja, Rosan menyebut bahwa pemangkasan komisaris BUMN sudah dilakukan hampir di semua perusahaan. "Hampir semua (jumlah komisaris yang banyak sudah dikurangi). Sudah berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan pembenahan terhadap BUMN-BUMN di tanah air. Pasalnya, ia menilai banyak perusahaan pelat merah yang pengelolaannya tidak masuk akal hingga merugi lantaran punya banyak komisaris.

Itu sebabnya, Prabowo meminta kepada Danantara untuk melakukan pemangkasan jumlah komisaris di BUMN. Adapun secara jumlah diminta paling banyak 6 orang.

"Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5," ujar Prabowo dalam pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).