<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/ceo-danantara-1469392007.jpg" alt="CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, akhirnya buka suara soal wacana pembentukan BUMN di sektor tekstil. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, akhirnya buka suara soal wacana pembentukan BUMN di sektor tekstil. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyebutkan sejauh ini tidak ada pembicaraan terkait pergantian jajaran direksi di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara&nbsp;(Himbara). "Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (pergantian direksi)," ujar CEO Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Sabtu (31/1). Menurut Rosan, Danantara akan selalu berkonsultasi apabila memang diperlukan adanya perbaikan. "Kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," katanya. Rosan kembali menegaskan bahwa sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal terkait pergantian jajaran direksi bank Himbara. Sebagai informasi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi bank Himbara yang dianggap merugikan negara. Hal tersebut harus dilakukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Menurut Sjafrie, sejauh ini banyak bank negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang dinilai kurang mendulang keuntungan bagi negara. Hal tersebut, lanjut Sjafrie, bisa terjadi karena banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri. Karenanya, lanjut Sjafrie, pemerintah akan memilih para direksi bank negara dan BUMN lainnya dengan cara seleksi ketat, mempertimbangkan kemampuan intelektual dan pengalaman. Bank Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Milik Negara, sebagai sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN. Istilah Himbara telah digunakan sejak era Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menjabat pada 2014-2019. Peran Himbara antara lain menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Himbara kini juga menjadi sebuah jaringan yang berfungsi sebagai fasilitas program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM. Jaringan Himbara beranggotakan seluruh bank milik negara atau perbankan BUMN. Adapun anggota Himbara yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN). &nbsp; &nbsp; &nbsp;

CEO Danantara Rosan menyebutkan sejauh ini tidak ada pembicaraan terkait pergantian jajaran direksi di bank-bank anggota Himbara.

Danantara Bantah Rumor Bakal Ada Perombakan Direksi Himbara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/30/JKT_-BEI-terapkan-trading-halt-kembali_Salman-Toyibi_-6JPG-1234599596.jpg" alt="Pegawai berada di depan layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (29/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pegawai berada di depan layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (29/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekonom&nbsp;Center of Reform on Economics&nbsp;(CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan keterlibatan Danantara Indonesia sebagai calon pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) pasca-demutualisasi bisa dilihat sebagai upaya memperkuat kelembagaan pasar modal. &ldquo;Demutualisasi sendiri diarahkan agar bursa menjadi lebih profesional, transparan dan akuntabel,&rdquo; ungkap Yusuf&nbsp;Rendy&nbsp;Manilet, dikutip dari&nbsp;Antara, Sabtu (31/1). Apabila Danantara berperan sebagai investor strategis yang mendukung tata kelola penguatan manajemen risiko, serta modernisasi infrastruktur, katanya, maka struktur pasar berpotensi menjadi lebih efisien dan sehat. Dilihat dari segi transparansi, kepemilikan institusional dinilai dapat mendorong akuntabilitas yang lebih baik. Namun, pasar juga sensitif terhadap potensi konflik kepentingan. &ldquo;Karena itu, penting memastikan bahwa keterlibatan Danantara tidak menimbulkan persepsi adanya pengaruh kebijakan yang terlalu besar dalam operasional bursa, sehingga transparansi tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga dipercaya oleh pelaku pasar,&rdquo; ujar dia. Isu independensi turut menjadi perhatian utama, mengingat fungsi ideal bursa sebagai institusi pasar yang netral. Jika posisi Danantara dirancang proporsional dengan tata kelola yang jelas, kehadiran badan tersebut dianggap dapat membantu menjaga stabilitas dan profesionalisme BEI. Di sisi lain, seandainya ruang intervensi tak diatur dengan baik, ada risiko persepsi bahwa mekanisme pasar menjadi kurang&nbsp;market&nbsp;driven. Dari sisi investasi, kata Yusuf, keterlibatan Danantara dapat dibaca sebagai sinyal komitmen untuk memperkuat ekosistem pasar modal. Hal ini bisa berdampak positif bila diikuti dengan peningkatan likuiditas, pengembangan produk, dan perlindungan investor. &ldquo;Investor, khususnya asing, umumnya memperhatikan kualitas institusi. Karena itu, konsistensi kebijakan dan tata kelola akan sangat menentukan,&rdquo; ucap ekonom CORE. Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya berminat untuk menjadi salah satu pemegang saham BEI setelah demutualisasi bursa efek diterapkan. Terkait skema masuknya apakah melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau mekanisme lain, Rosan menyebut hal itu masih dikaji melihat struktur terbaik yang disiapkan dalam proses demutualisasi. Sebagaimana diketahui, demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau&nbsp;Self-Regulatory Organization&nbsp;(SRO) yang dimiliki perusahaan sekuritas anggota bursa, menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki publik atau pihak lain. Skema itu bertujuan memisahkan kepentingan anggota bursa dan pengelola bursa untuk mengurangi potensi benturan kepentingan. Pemerintah mempercepat penyelesaian aturan demutualisasi BEI agar bisa diproses tahun ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi benturan kepentingan di pasar modal.

Kepemilikan institusional dinilai dapat mendorong akuntabilitas lebih baik. Namun, pasar juga sensitif terhadap potensi konflik kepentingan.

Danantara Ngebet jadi Pemegang Saham BEI, Apa Kata Ekonom?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/pandu-sjahrir-4082204519.jpg" alt="Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, akhirnya buka suara soal polemik saham gorengan yang kembali ramai dibicarakan di tengah gejolak pasar modal. Pandu menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada pelaku pasar, melainkan pada aturan main bursa itu sendiri. &ldquo;Mohon maaf nih saya mungkin agak kenceng karena urusan-urusan bahasanya goreng-menggoreng. Bahasa saya never hate the player, hate the game,&rdquo; ujar Pandu dalam Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, dikutip Jumat (30/1). Menurut Pandu, ia tidak pernah menyalahkan pihak-pihak tertentu, termasuk kelompok bisnis, ketika ada saham yang mengalami lonjakan harga signifikan. Ia menilai semua pelaku hanya bermain sesuai dengan aturan yang berlaku. &ldquo;Saya enggak pernah nyalahin kok misalnya ada beberapa grup bisnis bilang, oh sahamnya jadi naik. We&rsquo;re just playing the rule of the engagement,&rdquo; tegasnya. Justru, kata Pandu, jika ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan dinamika tersebut, maka yang perlu dibenahi adalah regulasinya, bukan menyalahkan para pemain di pasar. &ldquo;Kalau enggak suka dengan rule of engagement, ya ubah rule of engagement-nya. Ini balik ke regulator,&rdquo; imbuhnya. Pandu kembali menekankan bahwa dalam dunia pasar modal, semua pihak pada dasarnya sedang berjuang dan berusaha memaksimalkan peluang yang ada. Karena itu, menurutnya, tidak adil jika pelaku pasar dijadikan kambing hitam. &ldquo;Karena saya pikir semua orang di sini juga hustle. Never hate the player. Kalau mau marah, ya marah sama gamenya,&rdquo; tuturnya. Ia juga menyinggung soal dinamika yang menurutnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Bahkan, Pandu menyebut kondisi seperti sekarang seharusnya tidak mengejutkan karena sudah ada cukup waktu untuk memberi masukan dan melakukan penyesuaian. &ldquo;Kalau memang begitu, ya Anda harus dikasih masukan tiga sampai lima bulan. Saya juga enggak bingung kenapa pada ribut. Ini sudah pasti terjadi kok menurut saya,&rdquo; pungkasnya.

Pandu Sjahrir buka suara soal saham gorengan dan aturan pasar modal. Ia tekankan pentingnya ubah regulasi bukan salahkan pelaku perdagangan.

Soal Saham Gorengan, Pandu Sjahrir: Saya 'Never Hate the Player, Hate the Game'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/korupsi-lng-90496511.jpg" alt="Hari Karyuliarto, meminta JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Ahok dan Nicke Widyawati sebagai saksi. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hari Karyuliarto, meminta JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Ahok dan Nicke Widyawati sebagai saksi. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012&ndash;2014, Hari Karyuliarto, meminta jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi impor Liquefied Natural Gas (LNG). Menurut Hari, kesaksian Ahok penting untuk membuka secara terang kebijakan impor dan penjualan LNG di tubuh Pertamina. Ia menegaskan bahwa transaksi pembelian dan penjualan LNG yang dipersoalkan tidak terjadi pada masa dirinya menjabat, melainkan pada periode 2019&ndash;2024. &ldquo;Yang membeli LNG dan yang menjual LNG juga bukan saya. Itu adalah direksi pada tahun 2019 hingga 2024,&rdquo; ujar Hari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/1). Karena itu, Hari mengaku tidak ragu meminta agar Ahok dan Direktur Utama Pertamina saat itu, Nicke Widyawati, dihadirkan dalam persidangan. Ia menilai keduanya memiliki peran strategis dan perlu memberikan keterangan secara terbuka di hadapan majelis hakim. &ldquo;Makanya saya tidak ragu-ragu untuk meminta Pak Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dan Nicke Widyawati untuk hadir di sidang, karena mereka juga harus bertanggung jawab,&rdquo; tegasnya. Hari juga menyinggung keputusan penentuan pembeli LNG yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Menurutnya, kondisi global saat itu membuat hampir seluruh transaksi energi berpotensi merugi. &ldquo;Merekalah yang menentukan memilih pembeli LNG berikutnya pada saat pandemi. Kita tahu pasti rugi, walaupun juga mereka pada saat di luar pandemi membuat untung,&rdquo; ujarnya. Ia mengaku kecewa, karena hingga kini Ahok dan Nicke belum pernah hadir memberikan keterangan di persidangan. Meski begitu, Hari menegaskan permintaannya bukan untuk menyalahkan pihak tertentu. &ldquo;Tapi so far sampai dengan hari ini, mereka berdua tidak mau muncul di pengadilan. Itulah yang membuat saya kecewa. Padahal saya bukan mau menyalahkan mereka. Mereka juga telah berbuat baik,&rdquo; bebernya. Hari menambahkan, kerugian pada masa pandemi merupakan kondisi yang hampir tak terhindarkan. &ldquo;Siapa sih di dalam COVID-19 itu yang bisa untung? Tidak ada, kan?&rdquo; imbuhnya. Sementara, kuasa hukum Hari Karyuliarto, Wa Ode Nur Zainab, menyinggung kehadiran Ahok dalam persidangan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina. Bahkan, dalam kesaksiannya, Ahok sempat menyatakan bahwa perkara LNG merupakan salah satu kasus yang besar. "Saya mengapresiasi kemarin Bapak Ahok datang di persidangan yang lain," ucap Wa Ode. Karena itu, ia juga berharap Ahok dan Nicke bisa dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi LNG. Menurutnya, keterangan keduanya penting untuk mengungkap fakta pengadaan LNG. "Kami berharap beliau bisa datang di persidangan Pak Hari dengan gentleman mengakui bahwa kerugian terjadi di zaman kami, meskipun itu bukan korupsi ya, tetapi karena pandemi," tegasnya. "Jangan kemudian tidak ada kaitannya dengan klien kami ketika pembelian dan penjualan LNG yang tadi merugi, yang dilakukan oleh orang lain, kemudian perjanjian sudah diganti, kemudian dikriminalisasi gitu lho. Ini jelas-jelas bentuk kriminalisasi yang nyata-nyata banget gitu lho," pungkasnya. Dalam kasusnya, mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas PT Pertamina, Yenny Andayani, didakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG). Dalam surat dakwaan disebutkan Terdakwa Hari Karyuliarto didakwa tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc. Selain itu, ia menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik. Hari didakwa mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepadanya untuk menandatangani LNG SPA Train 2. Usulan tersebut dilakukan tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris, serta persetujuan RUPS, dan tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah terikat perjanjian. Akibat perbuatannya, negara diduga menanggung kerugian hingga USD 113.839.186 atau USD 113,8 juta. Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terdakwa kasus korupsi LNG minta Ahok dan Nicke Widyawati hadir jadi saksi di persidangan. Keduanya dinilai penting membuka fakta impor LNG.

Terdakwa Dugaan Korupsi LNG Seret Ahok dan Nicke Widyawati jadi Saksi di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/JKT_KONPERS-DANANTARA-DAN-GIA_HANUNG-HAMBARA_13112025-2387692863.jpg" alt="COO Danantara Indonesia Dony Oskaria berbicara saat Pers Danantara Indonesia Dan Garuda, di Garuda Sentra Operasi, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (13/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>COO Danantara Indonesia Dony Oskaria berbicara saat Pers Danantara Indonesia Dan Garuda, di Garuda Sentra Operasi, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (13/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria menargetkan pemangkasan 15 badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi menjadi 3 BUMN tuntas pada 2026. "Kita punya 15 perusahaan asuransi yang saat ini sedang dilakukan proses konsolidasi. Tahun 2026 ini akan kami 'push' untuk dilakukan (konsolidasi), hanya akan menjadi 3 perusahaan asuransi,&rdquo; ujar Dony dalam acara &ldquo;Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia&rdquo; yang digelar di Jakarta, Rabu (28/1). Ia menyampaikan bahwa tiga asuransi itu terdiri atas asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit. &ldquo;Tapi yang asuransi kredit masih kami review juga. Nanti akan dibagi mana yang memang asuransi umum murni, mana yang penjaminan. Ini kami sedang diskusikan dengan OJK,&rdquo; kata Dony. Ia menyampaikan, asuransi merupakan salah satu industri yang tata kelolanya harus ditingkatkan di Indonesia. Dalam satu bulan ini, lanjut dia, ia sudah bertemu dengan OJK sebanyak dua kali untuk membahas mengenai asuransi. Pembahasan tersebut meliputi tata kelola asuransi, potensi risiko yang ada di industri asuransi, serta potensi pertumbuhan perusahaan asuransi. &ldquo;Kami lakukan pemetaan permasalahan yang ada di perusahaan asuransi BUMN. Harus diakui, bahwa perusahaan-perusahaan asuransi di BUMN menghadapi persoalan yang tidak sedikit,&rdquo; kata Dony. Persoalan yang dihadapi oleh BUMN asuransi tak terbatas pada finansial. Akan tetapi, Dony tidak merinci permasalahan lainnya dan menyampaikan langkah-langkah Danantara saat ini adalah melakukan konsolidasi. Diwartakan sebelumnya, pada September 2025, Managing Director Chief Economist Danantara Reza Yamora Siregar menyampaikan tahapan konsolidasi dimulai dengan klasterisasi seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi di bawah satu payung besar, yakni Indonesia Financial Group (IFG) Holding. Saat ini, tidak semua perusahaan asuransi BUMN berada di bawah IFG. Ia menegaskan, konsolidasi tidak menutup kemungkinan adanya restrukturisasi lebih lanjut bila diperlukan.

Dony Oskaria menyampaikan bahwa tiga asuransi itu terdiri atas asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit.

Danantara Tuntaskan Penyederhanaan BUMN Asuransi dari 15 jadi 3 Perusahaan Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/ceo-danantara-1469392007.jpg" alt="CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, akhirnya buka suara soal wacana pembentukan BUMN di sektor tekstil. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, akhirnya buka suara soal wacana pembentukan BUMN di sektor tekstil. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menilai laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap saham-saham Indonesia harus segera ditindaklanjuti oleh otoritas terkait, mengingat penilaian MSCI menjadi acuan bagi investor-investor dunia. Sejumlah analis meyakini pengumuman yang dibuat MSCI terhadap saham-saham Indonesia itu memicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia, Rabu (28/1), yang dibuka dan ditutup melemah 659,67 poin atau 7,35 persen ke posisi 8.320,55. "(IHSG turun, red.) karena&nbsp;trigger-nya dari MSCI yang mengeluarkan&nbsp;report&nbsp;ya. Memang, bursa kita diharapkan lebih transparan lagi. Ini sebetulnya sudah ada, kita harus segera tindak lanjuti ini, karena ini sudah beberapa bulan ya kalau saya lihat. Jadi, ini kita tindak lanjuti segera, karena ini masalah transparansi dan akuntabilitas," kata Rosan Perkasa Roeslani saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (28/1). Walaupun demikian, CEO Danantara itu menilai fundamental perusahaan-perusahaan di Indonesia relatif masih kuat terlepas dari anjloknya IHSG hari ini. "Fundamental-fundamental dari perusahaan-perusahaan kita ini sangat baik. Tetapi, kita ketahui MSCI adalah acuan dari para investor dunia pada saat dia berinvestasi di negara-negara.&nbsp;Nah,&nbsp;itu tentunya kita harus segera tindak lanjuti mengenai masukan dari MSCI," ujar Rosan. Imbas dari IHSG yang anjlok hingga 8 persen pada Rabu siang, Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan sementara (trading halt​​​​​​​) perdagangan pada pukul 13.43 Jakarta Automated Trading System (JATS). Dalam sesi II perdagangan Rabu pukul 13.43 WIB, IHSG tercatat melemah 718,44 poin atau 8,00 persen ke posisi 8.261,78. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 67,70 poin atau 7,73 persen ke posisi 808,41. Selepas dihentikan selama kurang lebih 30 menit, BEI kembali melanjutkan perdagangan pada pukul 14.13 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam siaran resmi Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Rabu, menjelaskan BEI menilai masukan yang diberikan oleh MSCI merupakan bagian penting untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia. "Kami memahami bahwa pembobotan MSCI memiliki peran strategis bagi pasar keuangan global serta menjadi salah satu referensi utama bagi investor," kata Kautsar. ​​​​​​​Oleh karena itu, BEI berkomitmen meningkatkan bobot saham Indonesia dalam indeks MSCI, di antaranya dengan memperkuat transparansi data pasar, menyediakan informasi yang akurat dan andal sesuai dengan praktik-praktik terbaik pasar modal dunia, dan juga sesuai ekspektasi pemangku kepentingan global.

CEO Danantara itu menilai fundamental perusahaan-perusahaan di Indonesia relatif masih kuat terlepas dari anjloknya IHSG hari ini.

Bikin IHSG Amblas 8 Persen, Rosan Minta Laporan MSCI segera Ditindaklanjuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/BTN-27-1211920767.jpg" alt="Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) dalam paparan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Rau (27/8)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) dalam paparan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Rau (27/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN sedang dalam proses menyampaikan usulan kepada Danantara Indonesia, dalam rangka untuk mendapatkan izin melakukan akuisisi terhadap perusahaan sektor asuransi pada 2026 ini. "Oh kita memang masih ngusulin ke pemerintah dalam hal ini Danantara, untuk kita boleh mengakuisisi satu perusahaan yang asuransi terutama," ujar Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu saat ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (26/1). Terkait urgensi akuisisi perusahaan asuransi, Nixon menjelaskan bahwa saat ini dibutuhkan&nbsp;mortgage insurance&nbsp;(asuransi hipotek) yaitu jenis asuransi yang melindungi pemberi pinjaman (bank/kreditur) dari kerugian finansial apabila peminjam gagal bayar&nbsp;(default)&nbsp;cicilan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). "Karena memang kita butuh&nbsp;mortgage insurance&nbsp;hari ini. Karena kalau yang sekarang kan adanya asuransi kebendaan dan asuransi apa namanya jiwa gitu ya," ujar Nixon. Namun demikian, pihaknya menginginkan untuk menciptakan perusahaan asuransi yang dapat menekan biaya premi bagi nasabah KPR, sehingga hadirnya akan memberikan perlindungan bagi bank/kreditur maupun nasabah/debitur KPR. "Kita pengen tuh bisa di-package jadi satu semacam penjaminan kredit yang lebih murah nantinya preminya. Karena kalau preminya mahal kan kasihan KPR-nya. Itu aja sih," ujar Nixon. Terkait rencana akuisisi ini, Ia menjelaskan baru masuk tahap Rencana Bisnis Bank (RBB) perseroan, dan tengah meminta kesediaan waktu dari Danantara untuk dapat mendengarkan usulan mereka. "Kita baru masukin RBB, tapi belum presentasi, lagi minta waktu Danantara," ujar Nixon. Dia&nbsp;memastikan bahwa pelaksanaan akuisisi perusahaan asuransi tersebut ditargetkan pada tahun ini, sebagaimana rencana bisnis perseroan. Pada tahun 2026, BTN telah menyiapkan sejumlah aksi korporasi, diantaranya berencana mendirikan anak usaha di sektor asuransi umum dengan kebutuhan modal senilai Rp 250 miliar, yang ditargetkan terealisasi pada semester II 2026. Kemudian, mendirikan anak usaha di sektor perusahaan pembiayaan (multifinance)&nbsp;dengan nilai investasi sekitar Rp 3-5 triliun, dengan target dapat terealisasi pada semester II 2026 Selain mendirikan anak usaha, BTN berencana memperkuat permodalan dengan nilai mencapai Rp 2 triliun, yang rencananya direalisasikan pada semester II 2026. Kemudian, melakukan penerbitan Bonds atau Wholesale Funding dengan nilai mencapai Rp 4 triliun, yang dilaksanakan secara bertahap pada semester I hingga semester II 2026.

BTN sedang dalam proses menyampaikan usulan kepada Danantara Indonesia untuk mengakuisisi perusahaan asuransi.

Hendak Caplok Perusahaan Asuransi, BTN lagi Ajukan Usulan ke Danantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/PERTAMINA-12-A-1306279771.jpg" alt="Proyek RDMP Balikpapan/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Proyek RDMP Balikpapan/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Semen Indonesia Persero Tbk (SIG) memasok 115.609 ton semen untuk pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, proyek kilang minyak terbesar dan termodern di Indonesia. Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, keterlibatan SIG dalam proyek RDMP Balikpapan dilakukan melalui pasokan semen tipe V DuPro+ HSR yang digunakan pada pekerjaan peningkatan kilang eksisting. &ldquo;Keterlibatan dalam pembangunan RDMP juga merupakan bentuk dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi,&rdquo; kata Vita, dikutip dari Antara, Mingg (25/1). RDMP Balikpapan merupakan Proyek Strategis Nasional yang menjadi bagian dari kebijakan penguatan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Kilang ini diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 360 ribu barel minyak per hari, menjadikannya fasilitas pengolahan terbesar di dalam negeri. Pengembangan RDMP Balikpapan sejalan dengan agenda Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pengurangan ketergantungan impor energi melalui peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri serta penguatan industri hilir migas. Proyek yang dibangun sejak 2019 tersebut mencakup fasilitas penerimaan minyak mentah, pengolahan, hingga sistem pendukung rantai pasok energi. Modernisasi kilang eksisting ini ditujukan untuk meningkatkan volume dan kualitas bahan bakar minyak, sekaligus menyesuaikan standar lingkungan yang lebih ketat. Menurut Vita, semen, yang dikontribusikan SIG dalam proyek RDMP, dirancang untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan ekstrem dan telah digunakan pada berbagai proyek infrastruktur energi dan transportasi berskala besar. Sejumlah proyek yang tercatat menggunakan produk tersebut antara lain PLTU Karangkandri, PLTU Pacitan, PLTU Suralaya, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Adipala Cilacap, PLTU Indramayu, PLTGU Tenayan Riau, Dermaga Kalibaru, dan Jembatan Youtefa. Pemerintah menempatkan pengembangan kilang sebagai instrumen penting untuk menekan impor bahan bakar minyak, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang. Presiden Prabowo Subianto, saat meresmikan RDMP Balikpapan, mengungkapkan harapannya agar ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dapat terus berkurang. RDMP Balikpapan memiliki total investasi setara Rp123 triliun. Proyek tersebut bertujuan untuk memodernisasi kilang yang ada sehingga akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak, menghasilkan BBM berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, mendorong hilirisasi industri petrokimia serta memperkuat ketahanan energi nasional. RDMP Kilang Balikpapan memungkinkan mengelola hingga 360 ribu barel minyak per hari. Kapasitas itu setara dengan 22-25 persen atau seperempat dari kebutuhan nasional.

PT Semen Indonesia Persero Tbk (SIG) memasok 115.609 ton semen untuk pembangunan Refinery Development Master Plan Balikpapan.

SIG Pasok 115 Ribu Ton Semen ke Proyek Kilang Terbesar RDMP Balikpapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/03/Peternak-Ayam-Dery-Ridwansah-4-977608371.jpg" alt="Pekerja memberikan pakan ayam broiller di peternakan ayam closed house yang ramah lingkungan di Nanggung, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pekerja memberikan pakan ayam broiller di peternakan ayam closed house yang ramah lingkungan di Nanggung, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, pembangunan proyek peternakan ayam akan dimulai dengan seremoni groundbreaking pada 28 Januari 2026.&nbsp;Tahap pertama pembangunan akan mencakup 12 pabrik dengan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. &ldquo;28,&nbsp;Insya Allah.&nbsp;28 Januari&nbsp;(groundbreaking),&rdquo; kata Amran di Jakarta, Kamis (22/1). Amran menuturkan, pembangunan pabrik peternakan ayam pedaging dan ayam petelur ini ditujukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan nasional. Ia menambahkan pembangunan pabrik pakan dan produksi anak ayam umur sehari (day old chick/DOC) juga ditujukan sebagai solusi permanen untuk mengatasi fluktuasi harga telur ayam dan DOC di pasar. &ldquo;Ini solusi permanen. Doakan (kenaikan harga ini) tidak terjadi lagi. Kemudian negara harus hadir. Termasuk ada daging dan seterusnya. Itu bisa intervensi pasar,&rdquo; ujar dia. Ia menyebutkan pada bulan lalu harga DOC sempat melonjak hingga Rp 14.000 per ekor, jauh di atas harga normal. Pemerintah kemudian menetapkan harga Rp 11.000 agar semua pihak tetap nyaman, namun harga tidak kunjung berubah. Sebagai solusi jangka panjang, Amran menegaskan pemerintah akan membangun pabrik pakan dan produksi DOC di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah melalui Danantara menyampaikan rencana investasi Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur. Amran menyatakan, pembangunan akan difokuskan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur, sehingga distribusi pangan lebih merata.

Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, pembangunan proyek peternakan ayam akan dimulai dengan seremoni groundbreaking pada 28 Januari 2026.

Rencana Investasinya Rp 20 Triliun, Mentan: Pembangunan Peternakan Ayam oleh Danantara Dimulai 28 Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/rakernas-BRIN-1052567128.jpg" alt="PT BRI Asuransi Indonesia (BRIN) memperbarui produk asuransi otomotif, dari sebelumnya BRINS OTO menjadi OTOMAXY. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT BRI Asuransi Indonesia (BRIN) memperbarui produk asuransi otomotif, dari sebelumnya BRINS OTO menjadi OTOMAXY. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia (BRIN) atau&nbsp;BRI Insurance,&nbsp;Budi Legowo menilai bahwa saat ini, setiap kendaraan memiliki nilai, teknologi dan kebutuhan perlindungan yang berbeda. Oleh karenanya, diperlukan solusi asuransi yang lebih spesifik, fleksibel dan maksimal. Atas dasar itu, pihaknya memperbarui produk asuransi otomotif, dari sebelumnya BRINS OTO menjadi OTOMAXY. Layanan ini ini didesain untuk bisa menjangkau kendaraan tua hingga kendaraan listrik (electric vehicle/EV). "Transformasi BRINS OTO menjadi OTOMAXY merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dan adaptif terhadap dinamika industri otomotif dan kebutuhan nasabah," tutur Budi&nbsp;dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/1). OTOMAXY menghadirkan empat varian utama sesuai dengan karakter kendaraan. Varian Premium diperuntukkan bagi kendaraan roda empat dengan nilai pertanggungan di atas Rp 2 miliar. Sementara, varian Classic dirancang khusus bagi kendaraan koleksi produksi tahun 1995 ke bawah yang dipertahankan dalam kondisi orisinal dan memiliki nilai historis tinggi. Untuk kendaraan listrik, varian EV menawarkan perlindungan terhadap risiko kerusakan, korsleting, dan kebakaran baterai, gangguan sistem kelistrikan bertegangan tinggi, motor listrik, inverter, serta biaya towing dan perbaikan khusus kendaraan listrik. Asuransi ini menyasar kendaraan listrik sesuai Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Sedangkan varian Regular ditujukan bagi kendaraan roda empat dengan nilai pertanggungan hingga Rp 2 miliar. OTOMAXY juga menyediakan layanan Emergency Road Assistant (ERA). Layanan ini beroperasi 24 jam dan tersebar di wilayah Jabodetabek, Medan, Bandung, Yogyakarta, Denpasar dan Makassar. "Transformasi produk asuransi otomotif ini juga telah terintegrasi pada layanan digital untuk pelaporan, pemantauan, hingga penyelesaian," ujar Budi.

PT BRI Asuransi Indonesia (BRIN) memperbarui produk asuransi otomotif, dari sebelumnya BRINS OTO menjadi OTOMAXY.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpi danantara

Berita Terkini