Berkaca dari Pengunduran Diri Dirut Agrinas, Ekonom: Koordinasi Danantara Harus Jelas, Ada Prioritas dan Transparan

JawaPos.com - Pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memunculkan tanda tanya terhadap efektivitas birokrasi Danantara Indonesia. Padahal, pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai program prioritas. Apalagi, gejolak harga pangan sangat memengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri.

Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menuturkan, kepemimpinan di sektor strategis seperti pangan tidak boleh diganggu ataupun dihambat dengan tarik-menarik birokrasi. Mundurnya Joao Angelo De Sousa Mota dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi sinyal penting bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara harus gesit, transparan, dan responsif. Dengan demikian, urgensi cita-cita untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan bisa diwujudkan.

PT Agrinas Pangan Nusantara dibentuk untuk berperan penting dalam program swasembada pangan. "Dari mulai proses produksi di dalam negeri, pemanfaatan lahan strategis yang rencananya dikelola untuk sawit, dan bahkan tujuannya untuk juga mengurangi ketergantungan impor," ungkap Abra kepada Jawa Pos.

Artinya, mundurnya kepemimpinan PT Agrinas Pangan Nusantara merupakan preseden buruk yang berpotensi menghambat realisasi target-target tersebut, khususnya ketahanan pangan. Abra mendorong Danantara sebagai pengelola dana negara untuk profesional dan objektif. Ada kelayakan teknis, finansial, dan juga dampak terhadap ketersediaan pangan.

"Jangan sampai objektivitas dan profesionalisme itu meminggirkan urgensi dari cita-cita untuk mewujudkan ketahanan pangan," ucapnya.

Saat ini, situasi di sektor pangan cukup mengkhawatirkan. Harga pangan melonjak, khususnya beras. Bahkan jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). "Di wilayah (Indonesia) timur misalnya, harga beras sekarang sudah Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu per kilogram. Jadi, memang situasinya sangat urgent supaya bisa dipercepat," imbuhnya.

Birokrasi yang panjang, lanjut dia, menciptakan opportunity cost yang tinggi, terutama di sektor pangan yang sensitif terhadap musim tanam, ditambah dinamika di pasar global. Pengambilan keputusan ini berkejaran dengan waktu. Jika terlalu lama, momentum akan hilang. Penundaan-penundaan ini pada akhirnya akan membuat semua momentum strategis hilang.

Solusinya, harus ada perbaikan mekanisme koordinasi yang jelas antara Danantara dan BUMN. Apalagi, pemerintah sudah mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 8 triliun untuk dukungan ketahanan pangan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

"Targetnya seperti apa dan juga timelinenya. Jadi juga harus ada batasan, kapan kira-kira setiap proposal itu bisa disetujui dan diputuskan," jelas lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro itu.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Ia menilai Danantara terlalu sibuk soal restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) yang bermasalah, sehingga tidak melihat ke depan.

"Lebih sibuk ngurusin restrukturisasi utang Garuda Indonesia, utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Krakatau Steel juga mau dibantu," ujarnya kepada Jawa Pos, Selasa (12/8).

Padahal, Danantara mengelola dana dividen yang besar. Namun, dengan banyaknya permasalahan utang, program seperti ketahanan pangan malah menjadi bukan prioritas. Hal ini yang membuat PT Agrinas Pangan Nusantara mencoba mengajukan dana feasibility studies atau uji kelayakan yang sudah dikirimkan berkali-kali, tetapi tidak jalan juga.

"Artinya birokrasi yang berbelit-belit ini justru menimbulkan pertanyaan. Fokusnya Danantara kemana? Ini tidak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto," kata lulusan University of Bradford itu.

Menurut dia, sejak awal pembentukan badan pengelola investasi yang dipimpin Rosan itu malah menambah rumit birokrasi. Mengingat, masih ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akibatnya, PT Agrinas Pangan Nusantara sulit untuk melakukan koordinasi.

"Nah, koordinasi yang cukup rumit membuat lambat eksekusi dan pengambilan keputusan yang penting. Jadi, kehadiran Danantara bukan mendukung efisiensi bisnis, justru memperumit dan memperpanjang rantai birokrasi," ucap Bhima.