Menkeu Sri Mulyani Perkirakan APBN Tahun ini Bakal Tekor Rp 662 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025 diprediksi bakal melebar mencapai Rp 662 triliun, atau setara 2,78 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Untuk diketahui, defisit tersebut melebar dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp 616 triliun, atau setara 2,53 persen dari PDB. Meski melebar, Menkeu memastikan bahwa defisit ini masih bisa dikelola oleh pemerintah.

"Dan untuk defisit totalnya di Rp 662 triliun, menjadi 2,78 persen dari PDB, agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Rabu (2/7).

Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan agar tidak menambah utang pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pihaknya meminta izin DPR untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 senilai Rp 85,6 triliun. "Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp 85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang," lanjutnya.

Selanjutnya, dalam laporan Kemenkeu, tercatat bahwa pembiayaan utang selama ini menjadi komponen terbesar dari sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran. Sampai dengan semester I 2025, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 283,581,4 miliar, yang terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp 315.147,6 miliar, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp 33.518,1 miliar.

Kemudian, pemberian pinjaman neto sebesar Rp 1.283,5 miliar dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 398,3 miliar. Sementara itu, sampai dengan semester I 2025 realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.210,1 triliun atau 40 persen dari target APBN sebesar Rp 3.005,1 triliun.

"Jadi, karena adanya beberapa target seperti yang dilihat, beberapa kegiatan ekonomi yang melemah, selain juga beberapa measure, seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12 persen yang tidak jadi diberlakukan atau hanya diberlakukan pada barang mewah, itu menyebabkan kita kehilangan target yang senilai Rp71 triliun di APBN 2025," pungkas Menkeu.