Perempuan Jadi Tulang Punggung UMKM, Tapi Masih Dihimpit Banyak Tantangan

JawaPos.com – Meski memegang peran dominan dalam sektor usaha mikro di Indonesia, perempuan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan usahanya. Persoalan akses keuangan, keterbatasan kapasitas manajerial, hingga minimnya pendampingan menjadi hambatan serius yang tak kunjung terselesaikan.

Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, bahwa 64,5% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Namun ironisnya, dominasi tersebut tidak dibarengi dengan kemudahan akses untuk berkembang.

"Sebanyak 740 juta perempuan di dunia masih belum memiliki rekening bank yang menjadi hambatan utama dalam pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan usaha. 73% perempuan memiliki keterbatasan akses mentor bisnis," ungkap Maman saat peluncuran program Langkah Aksi Kapasitas Mikro untuk Inklusi (LAKSMI) di Jakarta, Selasa (24/6).

Ia menambahkan, ketimpangan ini membuat perempuan pengusaha mikro kesulitan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Padahal, sektor UMKM yang digeluti perempuan meliputi bidang vital seperti perdagangan 40%, pangan 16%, dan manufaktur 16%.

Melihat kompleksitas tantangan ini, Kementerian UMKM bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Pemprov Maluku Utara, Eramet, dan YCAB meluncurkan program LAKSMI sebagai bentuk intervensi yang menyeluruh.

“Program ini diharapkan menjadi penguat kapasitas usaha perempuan secara inklusif dan berkelanjutan. Bukan hanya menopang ekonomi lokal, tapi juga menciptakan lapangan kerja dengan memperhatikan kesetaraan gender,” kata Maman.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi turut menyoroti persoalan ekonomi perempuan bukan hanya berdampak pada bisnis, tetapi juga berkaitan erat dengan tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Hingga pertengahan Juni 2025, kami mencatat 11.850 kasus kekerasan, mayoritas menimpa perempuan dan terjadi di ranah rumah tangga. Sumber utamanya adalah tekanan ekonomi,” ujarnya.

Karena itu, kata Arifah, memperkuat kemandirian perempuan dalam berusaha menjadi langkah krusial dalam memutus mata rantai kekerasan dan kemiskinan struktural.

“Kalau perempuan kuat, rumah tangga akan lebih sejahtera. Maka intervensi ekonomi seperti LAKSMI ini sangat strategis,” imbuhnya.

Kementerian PPPA bersama mitra akan memulai uji coba LAKSMI di Maluku Utara sebagai pilot project, dan akan mengembangkan ke daerah-daerah miskin ekstrem lainnya. "Mudah-mudahan ini bukan akhir tapi awal dari langkah kita bersama menguatkan mensejahterakan bangsa Indonesia khususnya perempuan dan anak-anak," tutupnya.

--
Caption:
Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat peluncuran program Langkah Aksi Kapasitas Mikro untuk Inklusi (LAKSMI) di Jakarta, Selasa (24/6)/(Dimas Choirul/Jawapos.com)