Banggar DPR Soroti Ekonomi Makro Pemerintah 2026, Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran Utang Negara

JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti postur awal RAPBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyusun asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal, mengingat banyak tantangan besar, baik global maupun domestik, yang bisa mempengaruhi kinerja fiskal tahun mendatang.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,8 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500–16.900 per dolar AS, suku bunga SBN 6,6–7,2 persen, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara USD 60–80 per barel.

Selain itu, lifting minyak bumi ditargetkan 600–605 ribu barel per hari dan gas bumi 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari. Namun, proyeksi tersebut perlu diuji dengan realitas kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu.

"Desain fiskal kita harus realistis, apalagi menghadapi situasi ekonomi global yang tertekan akibat kebijakan perang tarif dan proteksionisme," kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (20/5).

Ia menyatakan, ketegangan dagang global yang kian tajam bisa berdampak besar terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia harus proaktif di forum internasional dalam memperjuangkan tatanan perdagangan yang adil dan terbuka.

Said juga mengingatkan pentingnya memperhatikan potensi shortfall penerimaan pajak di tahun 2025 yang bisa berlanjut ke 2026.

“Rendahnya harga komoditas ekspor, lesunya konsumsi rumah tangga, serta tekanan terhadap industri dalam negeri bisa menekan penerimaan negara. Ini harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.

Dalam situasi tersebut, pendapatan negara menjadi kunci pembiayaan program strategis, termasuk pembayaran utang.

"Pendapatan negara adalah pilar utama. Pemerintah tidak bisa mengabaikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo tahun depan yang nilainya sangat besar," ujar Said.

Ia mendesak pemerintah untuk menetapkan target pendapatan negara yang realistis namun tetap optimistis, dan didukung dengan strategi ekstensifikasi pajak dari sektor-sektor potensial seperti cukai, minerba, dan ekonomi digital. Terkait reformasi perpajakan, Said juga menyoroti rencana penerapan core tax system yang akan dijalankan mulai tahun depan.

“Core tax system adalah langkah penting, tapi harus dipastikan bahwa literasi wajib pajak memadai, dan sistem administrasi kita siap dan aman dari kebocoran data,” urai Said.

Selain soal fiskal, Said menyoroti lambatnya akselerasi program ketahanan pangan dan energi nasional. Menurutnya, ketergantungan pada impor sejumlah komoditas pokok masih tinggi, padahal program ketahanan ini sudah dicanangkan sejak lama.

"Alih-alih mengurangi impor, sektor pertanian kita malah terdampak disrupsi lahan, kekurangan tenaga kerja, dan lambannya adaptasi teknologi," paparnya.

Ia juga menilai, salah satu aspek penting dari ketahanan pangan redistribusi lahan masih belum dijalankan secara maksimal. Said mendesak agar pemerintah melanjutkan redistribusi lahan 4,5 juta hektar untuk petani dan rakyat.