Ekspektasi di Kuartal Terakhir Meleset, Pemerintah Disarankan Percepat Belanja Modal hingga Naikkan Upah

JawaPos.com - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 di bawah ekspektasi sejalan konsumsi rumah tangga yang lesu. Momentum libur natal dan tahun baru 2024 yang diperkirakan dapat mengerek konsumsi rumah tangga, nyatanya tidak optimal. Hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa pulang kampung.

Di saat yang sama, inflasi dari bahan pokok cukup tinggi. Sehingga menggerus daya beli masyarakat. "Itu yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita rendah, saya kira itu yang utama," ungkapnya saat ditemui Jawa Pos.

Kemudian, belanja pemerintah alias goverment expenditure tidak sesuai harapan di pengujung 2023. Belanja modal tidak banyak.

Justru anggaran pemerintah lebih banyak ke belanja gaji pegawai, perjalanan dinas, dan sebagainya. Alhasil, realisasinya tidak sampai 5 persen seperti ekspektasinya.

Menurut dia, pemerintah gagal mengendalikan harga pangan. Mengacu data BPS Januari 2024, sebanyak 28 provinsi, terutama di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mengalami kenaikan harga beras. Yakni mengalami inflasi 0,64 persen dengan andil terhadap inflasi utama sebesar 0,03 persen.

Pemerintah terlambat dalam merespons fenomena El Nino. Padahal sebenarnya sudah tahu sejak 2022 dan terjadi mulai Juli 2023. Dugaannya, pemerintah merasa El Nino hanya terjadi di Indonesia saja. Padahal, fenomena alam itu juga terjadi di banyak negara.

"Sehingga untuk mencari alternatif impor beras sudah terlambat. Harga sudah cenderung tinggi. Kenaikan harga beras mulai merangkak sejak November. Di akhir tahun masyarakat lebih penting beli beras ketimbang membelanjakan uangnya untuk hal lain. Artinya konsumsi yang lain turun," beber Tauhid.

Bantuan sosial (bansos) bahan pokok memang sudah diberikan di Oktober, November, dan Desember 2023. Tapi dalam periode tersebut harga bahan pokok, khususnya beras, sudah tinggi. Sebab stok sudah mulai berkurang.

"Kita butuh 1,5 juta ton (untuk bansos), tapi yang baru bisa dipenuhi 800 ribu ton. Nah, kekurangannya baru datang Januari dan Februari ini. Delay itu yang kemudian menyebabkan harga tinggi," imbuhnya.

Ditambah, keterlambatan masa panen. Yang seharusnya dilakukan Januari dan Februari 2024, namun baru bisa panen dua bulan lagi. Artinya, ketersediaan beras di lapangan masih langka.

Tauhid memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun ini bakal stagnan. Malah cenderung menurun di sekitar 4,9 persen. Karena fenomena harga beras masih tinggi yang membuat daya beli masyarakat tergerus. Bansos memang gencar dilakukan. Hanya saja relatif belum terlalu signifikan membantu daya beli rumah tangga.

Dia mendorong percepatan belanja pemerintah. Terutama belanja modal, lelang, dan sebagainya. Jangan sampai menunggu hasil pemilihan presiden, baru normal. Seharusnya saat ini sudah mulai dilakukan.

Di sisi lain, penting mengantisipasi negara-negara yang pertumbuhan ekonominya merosot dan pelemahan perdagangan global. Yakni Tiongkok, Korea selatan, dan Jepang. Nah, pemerintah bisa memperkuat perdagangan dengan negara-negara alternatif dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi. Seperti Malaysia, India, Filipina.

"Kita masukkan barang kita lebih banyak ke sana," ujarnya.

Untuk mengerek konsumsi masyarakat, lanjut dia, semua yang menyebabkan inflasi bisa ditekan dan sebisa mungkin pendapatan masyarakat bisa ditambah. Nah, pembukaan lapangan kerja baru seharusnya dimulai. Jangan sampai menunggu presiden baru.