Hasil ST2023 BPS: Jawa Barat jadi Provinsi dengan Jumlah UTP Urban Farming Terbanyak se-Indonesia

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) urban farming terbanyak mencapai 3.231 unit. Angka tersebut setara 24,82 persen dari total urban farming di Indonesia yang sebanyak 13.019 unit.

Ini merupakan hasil dari Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang dilaksanakan dari 1 Juni sampai 31 Juli 2023. ST2023 adalah sensus pertanian ke-7 yang bertemakan 'Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani'.

Sementara itu, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan proporsi UTP urban farming terbesar di Indonesia, sekitar 1,48 persen dari total UTP di DKI Jakarta. Untuk diketahui, UTP urban farming adalah UTP di daerah perkotaan yang mengusahakan pertanian di lahan terbatas, yang sebagian besar media tanam tidak di permukaan tanah, serta menggunakan teknologi hidroponik, aquaponic, vertikultur, dan lain-lain.

"UTP urban farming paling sedikit terdapat di Provinsi Papua Pegunungan, hanya ada satu unit, mungkin belum berkembang di sana, karena lahan di sana banyak," kata Sekretaris Utama Kepala BPS Atqo Mardiyanto, dalam Diseminasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12).

Di Pulau Kalimantan, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Timur (390 unit). Sedangkan, di Pulau Sulawesi, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan (208 unit).

Di Pulau Sumatera, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara (494 unit). Dan di Pulau Jawa, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat (3.231 unit).

Di Bali-Nusra, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi NTB (183 unit). Sedangkan, di Maluku-Papua, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi Papua (69 unit).

Demografi Petani

Selain mendata jumlah UTP urban farming, ST2023 juga mengumpulkan data demografi petani di Indonesia. Atqo menuturkan, terjadi peningkatan proporsi pengelola UTP yang berumur di atas 55 tahun.

"Jadi, yang di atas 55 tahun justru mengalami kenaikan, tapi yang di bawah 44 tahun mengalami penurunan. Secara umum, sebagian besar pengelola UTP di Indonesia berumur 45 tahun ke atas," katanya.

Hasil ST2023 menunjukkan, jumlah petani kelompok umur 55-64 tahun mencapai 23,2 persen dari total pengelola UTP. Proporsi ini naik dibandingkan hasil sensus pertanian 2013 yang hanya 20,01 persen dari total pengelola UTP periode tersebut.

Dan, jumlah petani kelompok umur di atas 65 tahun mencapai 16,15 persen dari total pengelola UTP pada ST2023, meningkat dibandingkan proporsi 2013 yang sebesar 12,75 persen.

Sedangkan jumlah petani kelompok umur 45-64 tahun mencapai 27,09 persen dari total pengelola UTP pada ST2023, lebih kecil dibandingkan proporsi 2013 yang sebesar 28,03 persen.

Adapun jumlah petani kelompok umur 35-44 tahun mencapai 22,08 persen dari total pengelola UTP pada ST2023, turun dibandingkan proporsi 2013 yang mencapai 26,34 persen.

"Untuk yang berusaha 55 tahun ke atas mencapai hampir 40 persen, atau tepatnya 39,35 persen. Tentunya kalau temanya adalah Kedaulatan Pangan, mungkin ini nanti bisa jadi bahan kebijakan, karena petani-petani kita ternyata masih dipenuhi, atau masih banyak yang umurnya relatif agak sepuh, karena lebih dari 55 tahun," tukas Atqo.