Ditengah Isu Melambatnya Ekonomi Global, Sri Mulyani dan KSSK Yakin Perekonomian Indonesia akan Tetap Baik

JawaPos.com- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melakukan konferensi pers terkait hasil rapat berkala KSSK IV tahun 2023 Jumat (3/11) siang tadi.

Sri Mulyani bersama dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Yakin bahwa Indonesia akan tetap bertahan ditengah ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Ekonomi Global Melambat Dipicu Ketidakpastian yang Meningkat

Mereka akan terus bersama- sama menjaga komitmen untuk selalu meningkatkan sinergitas antar lembaga keuangan.

Serta mengawasi perkembangan risiko global kedepannya, termasuk pada perekonomian sektor keuangan domestik.

Dengan kinerja APBN yang masih positif hingga kuartal ke-3 tahun 2023 maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan ada pada level 5,1%.

Baca Juga: Perlu Dukungan Segala Pihak untuk Capai Transisi Energi, Sri Mulyani: PLN Tidak Mungkin Lakukan Itu Sendiri

Inflasi yang masih tinggi diperkirakan penyebabnya adalah kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi, ekonomi, serta fenomena El nino.

Untuk mengendalikan inflasi tersebut, maka suku bunga kebijakan moneter di beberapa negara maju. Diperkirakan akan tetap berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Selanjutnya, kenaikan suku bunga global juga akan diikuti oleh kenaikan yield obligasi tenor jangka panjang.

Baca Juga: Lantik 26 Pejabat di Lingkungan Kemenkeu, Sri Mulyani: Saya Percaya, Jaga Kepercayaan Itu

Perkembangan ini yang akhirnya akan memicu aliran keluar modal asing dari Emerging Markets ke negara maju dan mendorong penguatan signifikan dolar AS terhadap berbagai mata uang negara.

Perry Warjiyo Gubernur BI menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

“Sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang dan pasar valas, serta ekonomi- keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ungkapnya.