JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, langkah transisi energi membutuhkan dukungan dari segala pihak, termasuk dunia usaha. Hal ini karena transisi energi dari sumber daya berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan ruang fiskal dan investasi yang besar.
Kebutuhan investasi antara lain untuk pembangunan pembangkit, transmisi, hingga jalur distribusi menuju pusat permintaan. Kemudian, mengganti aset yang tidak renewable jadi renewable.
”Walaupun disebutkan besar 540 gross revenue, PLN tidak mungkin melakukan itu sendiri, pasti akan banyak konsekuensi dari sisi Capexnya (Capital Expenditure). Contohnya jika ada aset yang kemudian harus dipensiunkan. Juga untuk investasi untuk smart grid maupun jaringan distribusinya,” kata Sri Mulyani dalam acara CEO Forum Powered by PLN, dikutip Kamis (2/11).
Oleh sebab itu, Menkeu mengatakan bahwa jika negara ingin menjadi maju maka yang utama adalah fiskal harus dipastikan sehat. Terlebih tidak menjadi sumber masalah, salah satunya untuk mendukung transisi energi.
Guna mencukupi kebutuhan transisi energi di Indonesia, Sri Mulyani menyebut, perlunya strategi fiskal jangka panjang dan luar biasa. Untuk itu, ia mengatakan keberadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditambah kolaborasi dunia usaha dapat membantu berbagai upaya transisi energi di Indonesia.
"Tidak mungkin ngomongin industri hijau kalau industrinya kotor. Jadi semuanya mengatakan sekarang kalau kita bicara tentang green memang energinya harus dihijaukan, makanya di Amerika menggunakan inflation reduction act, dia ingin menghijaukan dari sisi energi, dan itu membutuhkan investasi yang sangat besar,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu mengaku telah berdiskusi dengan PLN soal kebutuhan yang bisa dilakukan. Mulai dari konversi batubara, meningkatkan lebih banyak renewable. Hinggs menghitung dampak kepada balance sheet PLN serta pengaruhnya kepada listrik yang harus dibayar oleh semuanya.
"Nanti kenanya di APBN banyak sekali capex, PMN kita penyertaan modal negara kepada PLN, kemudian kita harus mendiskusikan mengenai subsidi kompensasinya dan juga bagaimana kalau terjadi suatu aset yang harus determineed early," pungkasnya.