Bahlil Sebut Kebijakan Pajak Global 15 Persen Hanya Akal-akalan Negara Maju

JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut implementasi kebijakan pajak global atau Global Minimum Tax (GMT) hanya akal-akalan negara maju.

Bahlil menilai pajak global 15 persen itu akan membuat negara berkembang yang lagi mendorong hilirisasi akan mengalami hambatan besar. Sebab, kata Bahlil, pemilik modal yang punya teknologi dan menanamkan modal akan berinvestasi di negara maju.

Menurut Bahlil, kebijakan GMT akan memaksa negara-negara berkembang untuk kirim bahan baku ke negara-negara maju. Sehingga GMT ini tidak lebih dari akal-akalan negara-negara maju.

“Ilmu ini (akal-akalan negara maju) kita sudah paham. Jangan lagi anggap kita tak paham," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (20/8).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa untuk menarik investasi, negara berkembang saat ini masih membutuhkan pemanis. Sehingga kebijakan perpajakan negara maju tak bisa dipukul rata dengan negara berkembang.

“Kita sekarang lagi kajian, harus ada pemanis (sweetener) lain. Jujur bahwa tidak apple to apple dong negara maju mau jadikan baseline yang sama dengan negara berkembang," lanjut Bahlil.

Bahkan, Bahlil menilai bila GMT diterapkan terlalu dini maka akan mengganggu program hilirisasi yang sedang digalakkan pemerintah. Oleh sebab itu, dirinya meminta implementasi pajak global agar dikaji kembali.

Dalam hal ini, kata Bahlil, negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat. Dengan adanya ketentuan tax minimum global juga akan mempengaruhi insentif investasi.

Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN Investment Area (AIA) Council menjelaskan, penerapan GMT saat ini belum apple to apple antara negara maju dan berkembang. Menurutnya, negara maju harus membuka ruang bagi negara berkembang untuk menarik investasi untuk mencapai kemajuan.

"Kita ingin agar negara maju juga harus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk mempercepat penyesuaian dirinya sehingga ketika penerapan tax income global, sudah apple to apple," jelas Bahlil.

Adapun sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut berbagai negara kini tengah bersiap menerapkan kesepakatan pajak minimum global (global minimum tax).

Sri Mulyani mengatakan Indonesia sejauh ini masih menggunakan insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing investasi. Menurutnya, berbagai skema insentif fiskal tersebut juga terus diasah agar efektif
menarik investasi.

“Ini yang akan menjadi salah satu fokus karena dunia sekarang juga mulai bertahap melaksanakan global taxation yang bertujuan untuk mengurangi berbagai insentif fiskal untuk mencegah race to the bottom,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Selasa (6/6).