Satu Smelter Freeport Harus Dibangun di Papua, Bahlil: Menyangkut Kedaulatan dan Harga Diri Orang Papua

JawaPos.com- Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah telah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter konsentrat tembaga atau pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam di Papua.

Bahlil menegaskan, permintaan tersebut disampaikan kepada Freeport karena menyangkut dengan kedaulatan dan harga diri orang Papua. Ini juga disampaikan di tengah kemungkinan kontrak izin pertambangan PT Freeport yang akan diperpanjang.

"Dengan perpanjangan (kontrak) kita minta bahwa harus smelter itu ada satu di Papua. Kenapa? itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga, jangan kita ditipu-tipu terus," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (30/6).

"Jangan menterinya sebelum orang Papua, sampai menterinya Papua masih ditipu lagi. Mana mau kita ditipu-tipu," imbuhnya.

Meski begitu, Bahlil mengatakan bahwa hingga hari ini soal kepastian tempat pembangunan smelter Freeport di Papua belum diputuskan. Terlebih studi kelayakan (FS) terkait itu yang juga belum rampung.

Saat ditanya apakah lokasi smelter Freeport akan dibangun di kampung halaman Bahlil, yakni Fak-fak, Papua Barat. Dia pun enggan memastikan dan hanya menjawab bahwa lokasi smelter bisa di mana saja sesuai dengan keputusan FS.

"Jadi tempatnya di mana, udahlah nanti kita lihat FS-nya. FS-nya kan belum. Boleh di Timika, boleh di mana saja. Boleh di Fak-fak, boleh di mana. Tapi kita belum diputuskan di mana," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, bocorkan soal kemungkinan kontrak izin pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan diperpanjang. Nantinya, pemerintah akan meminta tambah saham kepemilikan 10 persen.

Bahlil mengatakan, saat ini pemerintah RI tercatat memiliki saham Freeport sebanyak 51 persen. Adapun kini, rencana perpanjangan pengelolaan perusahaan afiliasi Amerika Serikat (AS) masih dalam pembahasan dan akan kembali diumumkan jika sudah resmi diputuskan.

Menurutnya, perpanjangan kontrak PTFI ini dilandasi dengan laporan yang diterima pemerintah bahwa potensi hutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil alih Freeport akan lunas pada tahun 2024.

Kabar baik itulah kemudian yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang kontrak PTFI di tanah air. Bahkan, selain penambahan saham, Pemerintah juga berencana untuk meminta PTFI untuk membangun smelter di Papua.

"Kalau sudah selesai pembahasan akan kami umumkan dan kami juga akan meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, tidak hanya di Gresik," ujarnya.

Doakan, semoga pembahasan ini bisa kita lalui bersama, dengan asas tentu negara harus bisa memperoleh pendapatan yang lebih banyak," tandasnya. (*)