TKDN Kendaraan Listrik Jadi 60 Persen, Indef Ingatkan Harus Beri Manfaat Bagi Industri Domestik

Ilustrasi sejumlah model mobil listrik yang banyak beredar di jalanan Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman meminta pemerintah menggodok dengan matang kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kendaraan listrik menjadi 60 persen mulai 2027. Kebijakan ini harus meningkatkan industri dalam negeri.

Rizal mengatakan, kebijakan TKDN ini harus diiringi dengan pengaturan impor kendaraan utuh atau completely built up (CBU). Pemerintah harus memikirkan langkah transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri.

"Jika peningkatannya bertumpu pada perakitan dan karoseri, sementara komponen strategis tetap diimpor, pendalaman industri akan terbatas," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11).

Menurutnya, kenaikan TKDN juga harus disertai kepastian permintaan dan kesiapan pemasok agar tidak meningkatkan biaya produksi hingga menghambat adopsi kendaraan listrik.

Baca Juga: Pertamina Ekspansi ke Aljazair, Akuisisi Hak Partisipasi 3 Lapangan Migas

Kekhawatiran tersebut relevan dengan perkembangan pasar kendaraan listrik Indonesia. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) sepanjang Januari–September 2026 mencapai 117.218 unit atau sekitar 17,26 persen dari total penjualan mobil nasional.

Angka ini telah melampaui total penjualan sepanjang 2025 yang mencapai 103.931 unit. Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat populasi mobil listrik mencapai sekitar 223.100 unit hingga April 2026, menunjukkan pasar kendaraan listrik penumpang terus berkembang.

Artinya, pasar kendaraan listrik saat ini didominasi oleh produk impor. Catatan berikutnya kemampuan produksi dalam negeri harus mampu bersaing dengan produk impor yang sudah ada.

Persoalan tersebut tidak terlepas dari skema impor kendaraan CBU yang sebelumnya memberikan ruang cukup besar bagi produsen untuk masuk dan membangun pasar sebelum memenuhi kewajiban produksi lokal. Selama periode insentif 2024–2025, kendaraan listrik CBU memperoleh fasilitas bea masuk 0 persen dari tarif normal 50 persen serta PPnBM 0 persen dari tarif normal 15 persen.

Kebijakan ini membuat impor mobil listrik CBU pada Januari–Juli 2025 meningkat 70,45 persen secara tahunan, dengan mayoritas berasal dari Tiongkok. Tekanan impor juga terjadi pada kendaraan komersial. Sepanjang 2025, impor truk utuh dari Tiongkok mencapai 15.070 unit senilai USD 688,6 juta. Sementara itu, pada semester I 2026, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan pertimbangan teknis impor sekitar 15.850 unit kendaraan niaga, terutama dari Jepang, India, dan Tiongkok (31,4 persen).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Aturan Ekspor SDA Lewat DSI, Uji Coba Dimulai 15 Desember

Berakhirnya insentif impor CBU pada Desember 2025 tidak semata-mata dampaknya langsung hilang. Kini menjadi tantangan agar kebijakan TKDN bisa menyaingi produk impor tersebut.

Oleh karena itu, regulasi yang dibuat pemerintah harus memberikan kepastian kepada pengusaha domestik. Kesinambungan insentif dan skala pasar juga harus jelas agar investasi berkembang.

"Pemasok domestik juga membutuhkan pembiayaan mesin, sertifikasi, dan pendampingan mutu. Tanpa pengawasan yang ketat, TKDN berisiko menjadi kepatuhan administratif dengan manfaat industri yang terbatas," pungkasnya.

Rizal menyampaikan, kesiapan industri memenuhi target TKDN baru menjawab persoalan dari sisi produksi, tantangan utamanya adalah memastikan produk lokal benar-benar terserap pasar. Kenaikan TKDN hingga 60 persen semestinya diikuti peningkatan produksi dan penjualan kendaraan buatan dalam negeri, bukan sekadar bertambahnya persentase komponen lokal ketika permintaan justru lebih banyak dipenuhi produk impor.

Dia menilai, pihak yang diuntungkan dari target TKDN 60 persen masih memiliki ruang besar untuk menguasai pasar. Sehingga tidak hanya mendorong produsen lokal berinvestasi, meningkatkan kandungan lokal, dan memperbesar kapasitas produksi, tetapi pertumbuhan konsumsi juga harus dinikmati industri dalam negeri. Dengan begitu, kebijakan TKDN tidak hanya sebatas aturan di atas kertas, sementara pasar yang tumbuh justru lebih banyak produk impor.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

TKDN Kendaraan Listrik Jadi 60 Persen, Indef Ingatkan Harus Beri Manfaat Bagi Industri Domestik

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

TKDN Kendaraan Listrik Jadi 60 Persen, Indef Ingatkan Harus Beri Manfaat Bagi Industri Domestik

Tags

Artikel Terkait

Hyundai Pastikan Neira Penuhi TKDN di Atas 60 Persen untuk Aturan 2027

5 Mobil Listrik Wuling Sudah Made in Indonesia, TKDN Tembus 60 Persen

Komponen Drone Masih Impor, Frogs Indonesia Berhasil Capai TKDN 66 Persen

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com