Kapolri Dorong Keseimbangan Keberlangsungan Usaha dan Kesejahteraan Buruh

JawaPos.com - Kapolri menegaskan pentingnya menemukan keseimbangan antara keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh. Menurutnya, keseimbangan tersebut menjadi fondasi hubungan industrial yang berkeadilan sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Pesan itu disampaikan Kapolri dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan bertema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan. Unsur pemerintah, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pengelola kawasan industri juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Kapolri mengapresiasi konsolidasi yang digelar FSPMI, khususnya semangat buruh yang semakin mengedepankan silaturahmi dan dialog dengan pengusaha serta pemerintah. Menurutnya, perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial merupakan dinamika yang wajar dan perlu diselesaikan melalui musyawarah, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen menjaga ketertiban.

“Perlu diperoleh titik keseimbangan antara harapan pengusaha agar perusahaan terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan, serta harapan buruh untuk hidup sejahtera,” tegas Kapolri.

Ia menilai pekerja tidak seharusnya hanya dipandang sebagai faktor produksi. Buruh perlu ditempatkan sebagai aset, mitra, dan bagian dari keluarga besar perusahaan.

Dengan perspektif tersebut, keberlangsungan usaha dan pemenuhan hak pekerja dapat saling menguatkan. Perusahaan yang sehat dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pekerja yang terlindungi, terampil, dan produktif akan memperkuat daya saing perusahaan.

Kapolri juga mengingatkan bahwa dinamika geopolitik dan ekonomi global turut memberikan tekanan terhadap dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan. Kondisi tersebut membuat kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja semakin dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja.

Dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan, Kapolri mengapresiasi langkah serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang mengawali proses dengan pertemuan bersama. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi contoh positif dalam mencari titik temu secara konstruktif dengan tetap mematuhi peraturan dan melindungi hak-hak buruh.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong hilirisasi dan investasi dengan mengoptimalkan sumber daya alam serta pasar domestik Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.