Dirjen Bea Cukai Letjen Djaka Budi Utama Diharapkan Perkuat Pengawasan atas Peredaran Rokok Ilegal

JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang baru Letnan Jenderal Djaka Budi Utama diharapkan mampu melindungi industri hasil tembakau (IHT) demi menjaga kedaulatan nasional. Diketahui, Presiden Prabowo menunjuk Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani, kemarin.

"Kami mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada bapak Letjen Djaka Budi Utama untuk menahkodai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) agar makin kuat penerimaan negara khususnya sektor kepabeanan dan cukai," kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Madura (Gapura), Abdul Razak, dikutip Kamis (22/5).

Menurut Abdul Razak, sosok Letjen Djaka Budi Utama diyakini dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan integritas. Pasalnya, penunjukan ini datang pada saat yang tepat, di tengah tantangan global dan domestik yang membutuhkan kebijakan dan tindakan yang tegas serta inovatif dalam menjaga penerimaan negara. 

Abdul Razak mengatakan, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, sektor cukai memiliki peran yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan kontribusi 10 persen total APBN. "Dengan latar belakang pengalaman luas di bidang pengelolaan dan penegakan hukum, Letjen Djaka Budi Utama diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mempersempit celah peredaran barang ilegal, serta memperkuat basis penerimaan dari sektor cukai," katanya. 

Abdul Razak menegaskan, IHT sebagai sektor strategis nasional tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui cukai dan pajak, namun juga menyediakan lapangan pekerjaan (padat karya) bagi jutaan rakyat Indonesia, termasuk petani tembakau dan cengkeh, pekerja pabrik, dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM). "Letjen Djaka Budi Utama diharapkan mampu menyeimbangkan kebijakan fiskal dengan kepentingan sosial, terutama dalam menjaga keberlanjutan industri hasil tembakau nasional," ujarnya. 

Selain itu, Gapura juga menaruh komitmen untuk melawan peredaran rokok ilegal khususnya rokok polos (non-cukai) yang merugikan IHT. Hal itu merujuk data Kementerian Keuangan yang menyebutkan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44 persen, disusul palsu sebesar 1,95 persen, salah peruntukan (saltuk) 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salah personalisasi (salson) 0,37 persen.

"Bea Cukai harus extra ordinary memberantas peredaran rokok ilegal (polos) melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum, pelaku usaha IHT dan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," terangnya. 

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada paripurna DPR RI, Selasa (20/5) juga menjadi perhatian Gapura, khususnya terkait kebijakan untuk mendukung penerimaan negara yang optimal melalui intensifikasi cukai hasil tembakau yang berlandaskan 4 pilar (pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan ekstensifikasi cukai melalui BKC baru).

Abdul Razak menggarisbawahi agar saat pembahasan penerimaan negara bersama Pemerintah dan DPR, pihaknya mewanti-wanti tidak ada kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan harga jual eceran (HJE) tahun 2026-2028. "Bahwa melindungi industri hasil tembakau bagian dari jihad menjaga dan memperkuat kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi dengan semangat membangun ekonomi yang berkeadilan dan inklusif sebagaimana mandat sila ke-5 Pancasila," pungkasnya.