Dampak Kelangkaan BBM di Daerah, Pertamina Tambah Volume Solar

Tanpa Subsidi, Ongkos Logistik Bisa Naik 35 Persen

JawaPos.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi di berbagai titik di tanah air harus segera ditanggulangi. Pemerintah dan regulator terkait didorong sigap menangani persoalan itu.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengimbau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) bertindak cepat mengatasi kelangkaan solar. Mamit menyebutkan, kelangkaan solar terjadi karena sistem kuota yang ditetapkan BPH Migas. ’’Saya kira BPH Migas harus bertindak cepat mengambil keputusan terkait kelangkaan ini. Pertamina, dalam hal ini subholding Patra Niaga, siap untuk menjalankan jika ada penambahan asalkan ada arahan dari pemerintah,’’ ujar Mamit kemarin (19/10).

Dia melanjutkan, sejumlah pihak, termasuk BPH Migas, semestinya bisa segera menyetujui atau meminta kepada Pertamina untuk menambah kuota BBM subsidi. Sebab, jika upaya itu tidak dilakukan, akan timbul kepanikan di masyarakat.

Dalam hal ini, Pertamina hanya bertugas menjalankan distribusi BBM subsidi sesuai kuota yang diatur pemerintah.

’’Jadi, kritikan seharusnya bukan diarahkan kepada Pertamina. Sebab, Pertamina tidak bisa serta-merta menambah kuota. Hal ini terkait dengan biaya subsidi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina sehingga Pertamina, dalam hal ini subholding Pertamina Patra Niaga (PPN), bisa menjaga agar masyarakat tetap mendapatkan solar subsidi sampai akhir tahun,’’ urai Mamit.

Terpisah, Pjs Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman memastikan, saat ini stok BBM Pertamina dalam kondisi cukup. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan. ’’Stok untuk produk yang meningkat signifikan, yaitu solar, mencapai 17 hari dan pertamax mencapai 18 hari. Pengiriman dari terminal BBM juga terus dilakukan setiap hari ke seluruh SPBU. Kilang juga terus berproduksi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,’’ jelas Fajriyah.

Khusus untuk solar, Pertamina telah menambah volume penyaluran ke beberapa wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan. Antara lain, Sumatera Barat sebesar 10 persen, Riau 15 persen, dan Sumatera Utara 3,5 persen.

’’Mengingat solar adalah BBM bersubsidi, kami sangat cermat dalam menambah penyaluran agar bisa tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oknum-oknum tertentu,’’ tegas Fajriyah.

Selain penambahan penyaluran di wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi signifikan, Pertamina berkoordinasi dengan BPH Migas untuk fleksibilitas pengalihan kuota BBM subsidi di wilayah yang realisasinya masih di bawah target ke wilayah lain yang berpotensi overkuota. ’’Alhamdulillah, sudah ada persetujuan dari BPH Migas sehingga pengaturan kuota antarwilayah dapat dilakukan selama tidak melebihi pagu kuota nasional tahun 2021 yang ditetapkan BPH Migas,’’ jelasnya.

Pertamina memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi, baik gasolin maupun gasoil. Dari sisi konsumsi, Pertamina mencatat peningkatan konsumsi di gasoil didominasi solar subsidi. Konsumsi pada semester I 2021 tercatat sebanyak 37.813 kiloliter/bulan dan terus meningkat hingga mencapai 44.439 kiloliter pada September atau naik sekitar 17 persen.

Di sektor gasolin, peningkatan mencolok terjadi di produk pertamax. Periode semester I 2021 rerata bulanan sebanyak 12.586 kiloliter dan terus merangkak naik hingga mencapai kenaikan 49 persen pada September sebesar 18.840 kiloliter.

Kondisi di Daerah

Photo

PANIC BUYING: Antrean kendaraan di SPBU Semampir, Kota Kediri, kemarin (19/10). (JAWA POS RADAR KEDIRI)

Di Surabaya, kepadatan angkutan barang di SPBU masih terjadi hingga kemarin (19/10). Namun, jumlahnya relatif berkurang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Pengusaha meminta evaluasi terkait subsidi solar agar tidak berdampak pada inflasi barang.

Sebab, kelangkaan solar selalu terjadi di akhir tahun sejak 2019. Banyak pengusaha angkutan yang tidak siap dengan kurangnya ketersediaan BBM. Sejumlah pengusaha merespons hal itu dengan menaikkan ongkos pengiriman barang.

Ketua DPC Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) Kota Surabaya Putra Lingga menjelaskan, ada alternatif jenis BBM yang bisa dipakai selain solar bersubsidi. Namun, harganya hampir dua kali lipat. ’’Kami masih terbebani dengan harganya. Masih terlalu mahal untuk saat ini,” katanya.

Menurut dia, penggantian jenis BBM akan mendorong naiknya biaya logistik. Prediksinya sampai 35 persen. ’’Dampaknya, pengusaha angkutan ikut menaikkan tarif pengiriman barang. Inflasi akan terjadi,” ujar Lingga.

Di Tulungagung, belasan kendaraan berbahan bakar solar terlihat mengantre di beberapa SPBU kemarin. Dari pantauan Jawa Pos Radar Tulungagung, antrean itu terjadi di SPBU Jepun. Sejumlah sopir mengeluhkan kondisi tersebut. Antrean juga tampak di Kediri. Jawa Pos Radar Kediri melaporkan, antrean panjang terjadi di SPBU Semampir. Kendaraan mengantre sampai ke tepi jalan dengan jarak 15 meter.

Photo