BEI dan IGCN Gelar Responsible Business Forum 2024, Pentingnya Integritas untuk Pertumbuhan Perusahaan Berkelanjutan

JawaPos.com - UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) bersama Indonesia Stock Exchange (IDX) atau Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan Responsible Business Forum 2024, dengan tema “Leadership Beyond Compliance: Creating Value through Integrity”. Kemajuan global menuju Agenda 2030 masih tertinggal hingga 85 persen, dengan Indonesia tertinggal hingga 38 persen dari target.

Hal ini menggarisbawahi perlunya percepatan implementasi SDGs. Sehingga, acara ini dilaksanakan untuk memajukan Implementasi Agenda 2030 dengan penekanan kuat pada antikorupsi sebagai elemen dasar tata kelola etis, serta mengajak sektor bisnis untuk mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Dalam sambutan pembukaan Kamis (5/12), Risa E. Rustam selaku Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum IDX, menyampaikan bahwa kerangka kerja bisnis harus menyediakan peta jalan bagi keterlibatan sektor swasta. Terutama yang menekankan bagaimana bisnis dapat berkontribusi pada perdamaian, keadilan, dan pelaksanaan integritas.

"Pilar-pilar ini merupakan dasar bagi bisnis untuk berkembang dan secara bermakna mendukung pembangunan berkelanjutan. Mencapai tujuan-tujuan ini membutuhkan lebih dari sekadar visi. Hal ini memerlukan tindakan tegas, terutama dimulai dengan kepemimpinan yang berintegritas," ungkapnya, dikutip Jumat (6/12).

Sejalan dengan Risa E. Rustam, Presiden IGCN Y.W. Junardy, menegaskan terkait pentingnya kepemimpinan yang berintegritas. "Pentingnya kepemimpinan adalah yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan, inklusi, dan keberlanjutan," tutur Junardy.

Menurutnya, kepemimpinan transformatif harus menciptakan nilai melalui integritas, dengan tindakan nyata untuk mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan lingkungan, praktik bisnis inklusif, serta hak-hak semua warga Indonesia. Nilai-nilai seperti antikorupsi, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari DNA organisasi untuk mencapai keadilan dan kelestarian alam.

"Integrasi nilai-nilai ini adalah kelebihan yang harus dimanfaatkan untuk mendorong kolaborasi dan perubahan positif," tambahnya.

Sementara itu, Head of Office, UNODC Indonesia, Erik van der Veen menambahkan terkait dengan konteks kolaborasi bahwa UNODC mendukung negara-negara dalam mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi sebagai bagian dari gerakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC). Dia juga mengajak keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk generasi muda yang memegang peran penting dalam membentuk masa depan.

"Kita harus mempertimbangkan untuk mendanai kampanye anti-korupsi yang dipimpin oleh kaum muda, mengundang ide-ide mereka, dan memanfaatkan energi positif mereka dalam memerangi korupsi, sehingga setiap hari menjadi Hari Anti-Korupsi," tuturnya. 

Sejalan dengan topik kolaborasi, Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Nasional TPB/SDGs, Setyo Budiantoro menyampaikan terkait pentingnya peran bisnis dalam mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs. Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam mengimplementasikan SDGs, dengan pencapaian 62,5 persen pada tahun 2023.

"Dengan terus berupaya mempercepat keberlanjutan global dan memerangi korupsi, Indonesia harus memastikan pemerintahan yang transparan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melalui forum ini, setiap sektor bisnis dan pemerintah mengupayakan tindakan kolektif untuk mempercepat kemajuan menuju masa depan yang berkelanjutan," katanya.

Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Business Leader, Campaigner, Co-Author of Net Positive, and Former Vice Chair of UN Global Compact Paul Polman, terkait pentingnya mengimplementasikan upaya tersebut dengan prinsip dan aksi yang nyata. "Kita harus mempercepat implementasi dengan alat dan pengetahuan yang ada, memperhatikan prinsip-prinsip UN Global Compact, serta kemitraan dan perdamaian sebagai fondasi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," imbuhnya.

Paul juga menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merusak sistem hukum dan transparansi, tetapi juga menghalangi investasi asing yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi. "Oleh karena itu, bisnis memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah korupsi, karena tanpa komitmen mereka, kita tidak akan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita cita-citakan," pungkasnya.