PLN Icon Plus Perkuat Sinergi Hadirkan Layanan Jaringan Handal di Jawa Barat

Ilustrasi data center PLN Icon Plus

JawaPos.com – Anak usaha PT PLN (Persero), PLN Icon Plus terus melakukan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam penyediaan jaringan dan layanan inernet, khususnya bagi pelanggan Korporat dan Ritel di Jawa Barat.

Komitmen ini dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Desember 2023.

Penandatangan dilaksanakan oleh dua Strategic Business Unit (SBU) Regional PLN Icon Plus, yaitu SBU Regional Jakarta dan Banten serta SBU Regional Jawa Barat. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Senior Manager PLN Icon Plus SBU regional Jawa Barat Wahyu Toni Hermawan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Ade T. Sutiawarman SH., MH.

Senior Manager PLN Icon Plus SBU regional Jawa Barat Wahyu Toni Hemawan menyampaikan bahwa PLN Icon Plus telah menjalin sinergi yang baik untuk mengawal kegiatan penyediaan jaringan dan layanan telekomunikasi bagi yang handal bagi pelanggan Korporat dan Ritel di Jawa Barat.

“Sepanjang tahun 2023, PLN Icon Plus telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi di 3 propinsi di Indonesia. Selanjutnya PLN Icon Plus SBU Regional SBU Jawa Barat turut serta melakukan sinergi tersebut dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, karena kami melihat banyak dampak positif yang didapatkan dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut,” ujar Wahyu Toni.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ade T. Sutiawarman SH., MH mengatakan kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana penguatan kinerja kedua belah pihak. Sehingga kerja sama yang terjalin dapat mempengaruhi peningkatan layanan bagi pelanggan.

“Dengan pengajuan permohonan hukum atau pertimbangan hukum untuk penanganan perkara di bidang DATUN baik litigasi maupun non litigasi, serta agar PLN Icon Plus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa ada hambatan pihak lain karena problematika hukum,” pungkas Ade T. Sutiawarman.