Sejumlah Negara Mulai Evaluasi Tiktok, Teten Singgung Perlindungan Data Pribadi dan Sikap Tegas India

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Dok. KemenkopUKM)

JawaPos.com - Gaya berbisnis Tiktok di Asia Tenggara masih terus disorot. Beberapa negara mulai mempertimbangkan memblokir aplikasi sosial media asal Tiongkok itu hingga mencabut izin Tiktok Shop. 

Merespons hal itu, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, mengakui turut memantau kebijakan di negara - negara Asia Tenggara yang mulai mengawasi model bisnis Tiktok sebagai platform media sosial. 

"Jadi wajar saja kalau negara-negara di ASEAN juga saat ini sedang mengevaluasi bisnis model TikTok untuk kepentingan ekonomi dan politik dalam negeri mereka," kata Teten.

Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina dan Malaysia mulai menyelidiki bisnis Tiktok baik sosial media maupun Tiktok Shop. Hal itu pun telah menjadi sorotan seperti The Strait Times dan Manila Standard. 

Baca Juga: Penutupan TikTok Shop Tak Pengaruhi Pengunjung, Pedagang Pasar Tanah Abang Minta Jualan Online Ditutup Semua

Kedua media asing itu menyebut, pemerintah Filipina sampai membentuk gugus tugas untuk menelisik lebih jauh adanya duguaan penyalahgunaan data hingga mata-mata. Jika gugus tugas menemukan indikasi tersebut, maka Filipina bakal memblokir total platform media sosial asal China tersebut. 

Baca Juga: Isu TikTok Shop Buka Kembali, Mendag: Kalau Dia Ngurus Izin E-commerce

Bahkan, The Straits Times- media berpengaruh di Singapura, menduga pemerintah Vietnam adanya informasi ilegal dalam servernya. Terlebih dari sisi konten pemerintah Vietnam menilai berbahata bagi anak-anak.

Teten pun menuturkan, sebelum jauh-jauh sejumlah negara tersebut mulai khawatir, Presiden Joko Widodo pula sudah menyampaikan arahan ke kabinet. Salah satunya mengenai keamanan data pribadi yang bisa digunakan platform media tersebut menguasai

"Presiden sudah perintahkan lewat ratas kepada menkoinfo utk pengaturan platform untuk kepentingan melindungi data pribadi, industri, umkm dan konsumen," ujarnya.

Diketahui, Presiden Jokowi mengaku kaget ada aplikasi yang menguasai data 123 juta pengguna dalam waktu hitungan bulan. Jokowi mengatakan aktivitas pembelian dalam aplikasi tersebut sangat masif.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV 2023 Lemhannas RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Dia menilai, dengan masifnya pembelian itu, aplikasi tersebut sudah memegang perilaku konsumen.

"Saya kaget kemarin setelah rapat disampaikan kepada saya hanya dalam waktu bulan, saya nggak usah sebutkan aplikasi apa sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya hitungan bulan karena pembeliannya masif sekali. Artinya perilaku konsumen kita sudah dipegang. Arahnya mau ke mana sudah bisa ditebak dan kita terlambat," kata Jokowi.