Punya anggaran Rp 48,2 triliun, Ini Strategi Kemenhub Tahun Depan

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp 48,2 triliun pada tahun depan. Anggaran ini akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja barang non operasional.

"Fokus belanja yang dilakukan Kemenhub adalah untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transformasi, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas pelayanan, tata kelola dan regulasi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantornya, Jakarta, Kamis (14/12).

Pada peningkatan keselamatan dan keamanan transformasi, anggaran akan digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Jembatan Timbang, pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Pembangunan Kapal Negara (Kapal Patroli & Kapal Navigasi), pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatan penerbangan (fasilitas keamanan, fasilitas pendaratan visual dan Pagar Pengaman), Pembangunan Sintelis KA, dan pengerukan Alur dan Break water. Total anggaran ini mencapai Rp 8,546 triliun.

Dalam peningkatan kapasitas, Kemenhub akan mengembangkan terminal dan pelabuhan SDP, pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan Laut, pembangunan dan pengembangan bandara, pembangunan dan pengembangan jaringan KA. "Kita akan membangun pengembangan infrastruktur perhubungan di wilayah tertinggal, terluar dan perbatasan negara, pembangunan kapal, pengadaan bus, pembangunan kampus diklat beserta kelengkapannya. Total anggaran untuk ini Rp 5,384 triliun," tambahnya.

Selain itu, Kemenhub juga akan menerapkan rehabilitasi terminal, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandara serta kampus diklat untuk meningkatkan pelayanan. Lalu, dibangun subsidi pelayanan perintis (LLAJ, Penyeberangan, Angkutan Laut, Angkutan Udara dan KA), integrasi sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Pustimkomhub, serta pengembangan dan pembangunan sistem perizinan secara on line. Ada juga penyusunan pedoman dan SOP, serta peningkatan kualitas SDM Perhubungan. Dana untuk ini sebesar Rp 23,060 triliun.

Sementara untuk tata kelola dan regulasi, dana Rp 11,21 triliun akan digunakan untuk belanja operasional, penyusunan, pemenuhan dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan hidup program strategis perhubungan, serta peraturan perundang-undangan.

"Ada lagi untuk litbang dan kegiatan pengawasan internal, penataan organisasi, dan kehumasan. Anggaran untuk ini adalah Rp11.212 Triliun," tegasnya.