42 Anggota DPRD Korupsi, Kota Malang Tetap Raih WTP dari Kemenkeu

JawaPos.com– Meskipun 42 anggota dewan tersandung korupsi, Kota Malang tetap menerima penghargaan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Anehnya lagi, sudah tujuh kali penghargaan itu diterima oleh Kota Malang.

Penghargaan WTP diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Malang tahun anggaran 2017. Hal itu diraih karena Pemkot Malang dapat menyajikan informasi yang wajar dan sesuai dengan kriteria BPK. Sehingga opini terhadap kewajaran laporan keuangan pun diberikan kepada Pemkot Malang.

”Saya mengucapkan terima kasih atas capaian prestasi ini kepada jajaran OPD (organisasi perangkat daerah, Red) Kota malang, DPRD Kota Malang dan masyarakat Kota Malang. Penghargaan ini wujud tata kelola keuangan pemerintah yang sudah baik dan selalu kami pertahankan,’’ ujar Wali Kota Malang Sutiaji saat penyerahan pengharggan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (28/9).

Sementara itu, Gubernur Jatim  Soekarwo menyampaikan, perencanaan dan implementasi menjadi hal yang penting dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. 

"Tata kelola keuangan yang baik itu khususnya pelaporan seperti itu. Terutama saya usul ke pak sekda dan BPKAD agar betul-betul dididik tentang penyusunan laporan keuangan dari 4 pelaporan menjadi 7 pelaporan," terangnya. 

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut juga mengusulkan, setelah penetapan anggaran, para Kepala OPD harus presentasi di depan Bupati/Walikota, sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan dan implementasi. "Jika ini dilakukan maka akan terwujud pengelolaan keuangan yang baik," katanya.

Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Wiwin Istanti menjelaskan bahwa Jawa Timur mengalami peningkatan pencapaian opini WTP atas LKPD tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Jika tahun 2016 ada 31 pencapaian WTP, di tahun 2017 ini ada 37 pencapaian WTP. Pencapaian itu terdiri dari 1 WTP Provinsi dan 36 WTP kabupaten/kota.