Jadi Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir, Ini Penjelasan Pengamat

JawaPos.com - Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya mengaku mendapat panggilan kerja sejak 7 Juni 2018. Dirinya dipanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama empat anggota lainnya.

"Kita dipanggil oleh Pak Gubernur tanggal 7 Juni, tapi kebetulan pada waktu itu saya lagi di luar kota. Jadi hanya sebagian yang bertemu dan Pak Gubernur minta segera bekerja. Lalu, minggu lalu kami terima SK. Jadi praktis tanggal 7 kami mulai sebetulnya," ujar Marco di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/6).

Pengamat perkotaan itu tidak tahu alasan dipilihnya dia menjadi tim yang bertugas membantu Anies untuk mengelola Pantai Utara Jakarta.

"Saya dikasih tahu sama teman-teman, ya dianggap orang yang berkompeten lah. Yang memang selama ini mengurus lingkungan," jelasnya.

Terkait kebijakan reklamasi, dia menyakini seluruh anggotanya sepakat untuk berjalan bersama Pemprov DKI Jakarta untuk menuntaskan janji kampanye orang nomor satu di ibu kota itu.

"Kan janji politik itu reklamasi disetop, kepulauan seribu dikembangkan, kampung-kampung diperbaiki tanpa digusur, terus bagaimana kita mengelola supaya barang kali ada pantai di sepanjang 40 kilometer itu ada yang terbuka. Itu tugas kita," tutur dia.

Menurutnya, tugasnya bukan hanya mengurus pesisir, namun juga Kepulauan Seribu. “Tugas kami secara objek itu ya mengurusi pesisir dan kepulauan seribu. Pesisir itu artinya semua kecamatan yang berbatasan dengan laut kecuali kota tua. Jadi sebenarnya sepertiga kota tua ya kurang lebih," terangnya.

Tim tersebut memiliki empat anggota lainnya, yaitu mantan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalid Muhammad, pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Irvan Pulungan, dan pakar kelautan ITB Muslim Muin.

Dengan pembentukan TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir, artinya sudah empat TGUPP yang terbentuk. Sisanya, antara lain TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi, yang diberi nama Komite Pencegahan Korupsi (KPK) diketuai oleh Bambang Widjojanto.

Kemudian, TGUPP Bidang Pembangunan yang diketuai oleh Amin Subekti. Selain itu, TGUPP Bidang Harmonisasi Regulasi yang dipimpin oleh Rikrik Rizkiyana. Maka, masih ada satu bidang lagi yang belum terbentuk, yakni TGUPP Bidang Ekonomi.