Pemprov Bali Mulai Cek Aktivitas dan Tabungan Calon Wisatawan Mulai 2026

JawaPos.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali merancang agar mulai 2026 wisatawan mancanegara (wisman) yang datang berkualitas. Salah satunya dengan memastikan jumlah uang tabungan yang dimiliki wisatawan.

”Salah satu aspek yang diperhatikan untuk pariwisata yang berkualitas adalah berapa uangnya tiga bulan terakhir di buku tabungan,” kata Gubernur Bali Wayan Koster seperti dilansir dari Antara di Gianyar.

Selain memeriksa tabungan, kata dia, setiap wisman yang hendak masuk Bali akan dicek waktu tinggal yang akan diambil serta aktivitas yang hendak dilakukan dalam kunjungan.

”Ini supaya terkontrol semua, seperti juga kalau kita berwisata ke negara lain, dengan kebijakan negara lain seperti itu kita akan melakukan hal yang sama,” ujar Wayan Koster.

Di hadapan Menteri Pariwisata, gubernur Bali terlebih dahulu menyampaikan bahwa kunjungan wisman sepanjang 2025 sebanyak 7,050 juta orang melalui jalur udara dan 71 ribu orang melalui jalur laut.

Dalam sejarah kepariwisataan Bali, angka kunjungan ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun, peningkatannya mulai terasa tahun ke tahun setelah pandemi Covid-19 mereda. Pada 2022, asosiasi usaha pariwisata terus mendorong Pemprov Bali membuka akses kunjungan wisman, memberi banyak kemudahan, hingga akhirnya wisatawan datang membeludak dan sulit tersaring.

”Semua dikerahkan supaya orang mau datang ke Bali, itulah yang berlangsung sekarang jadilah dia (wisman) keenakan, nah ini harus kita atasi dan mengatasi tidak bisa sehari dua hari, perlu kesabaran,” papar Koster.

Pemprov Bali menyadari banyak situasi tak menyenangkan terjadi. Tapi alih-alih menyalahkan sampah, kemacetan, dan banjir, gubernur menekankan untuk perbaikan regulasi.

Pemerintah pusat belum menargetkan jumlah kunjungan pada 2026. Pemerintah ingin agar Bali tidak berhenti pada target kuantitas kunjungan melainkan beralih mengejar pariwisata yang berkualitas.

Oleh karena itu, pemprov akan memastikan siapa saja wisatawan mancanegara yang boleh masuk dan tidak, itu menjadi penting. Hal tersebut untuk memastikan ketika di Bali mereka tidak berulah justru membawa dampak positif terutama bagi sektor ekonomi pariwisata.

”Ke depan ini kita akan mulai mengarah kepada pariwisata berkualitas, jadi tidak secara jumlah semata, tapi yang berkualitas yang dirancang melalui peraturan daerah itu tata kelola kepariwisataan,” ucap Gubernur Koster.