Sentil Keras Perusahaan Nakal, Dedi Mulyadi: Puluhan Tahun Menikmati Tambang Ilegal

JawaPos.com - Perusahaan pertambangan di wilayah Jawa Barat ternyata banyak yang ilegal, tidak memiliki izin, atau tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam rapat paripurna bersama DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (32/10).

Dalam video diunggah kanal YouTube DPRD Jawa Barat, Dedi Mulyadi secara tegas mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan ilegal yang menikmati keuntungan dari bisnis pertambangan ternyata merusak jalan yang seharusnya dapat dinikmati oleh warga.

"Perlu diketahui bahwa berpuluh-puluh tahun para pengembang di Jawa Barat menikmati tambang ilegal dan jumlahnya sangat banyak. Karena apa? Karena kebisaan pengembang sebuah wilayah mencari preman lokal untuk gali di satu tempat kemudian dikirim. Uangnya beredar di orang-orang tertentu, bukan di masyarakat," utur KDM.

Menurut Dedi Mulyadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa fokus saat ini adalah memperbaiki jalan yang rusak akibat ulah truk-truk tambang yang menggunakan kendaraan melebihi beban spesifikasi jalan.

Selain itu,KDM juga akan melarang truk-truk tambang dengan tonase berlebih melebihi kapasitas jalan yang telah ditetapkan. Ini dilakukan untuk memastikan jalan tidak rusak lagi akibat kegiatan pertambangan.

"Ini adalah upaya untuk melakukan penataan. Di seluruh penataan ini adalah kami ingin melahirkan keberadaban. Kita tidak mungkin habis-habisan bangun jalan tahun ini, tapi dilewati oleh mobil dengan tonase di atas 30 ton," papar KDM 

Diketahui, aktivitas pertambangan dari sejumlah perusahaan dari 3 kecamatan di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin ditutup sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. 

Hal itu dilakukan KDM setelah warga Parung Panjang dan sejumlah warga Tangerang viral memprotes keras truk-truk tambang melintas melanggar aturan tidak sesuai Perbub Nomor 56 Tahun 2023.

Selain untuk memastikan perusahaan-perusahaan tambang taat aturan, Dedi Mulyadi juga menghentikan sementara aktivitas pertambangan dari 3 kecamatan guna memastikan kualitas jalan yang sedang diperbaiki dan belum kering di Parung Panjang dan sekitarnya, dapat optimal kualitasnya tidak diinjak truk-truk tronton yang beratnya mencapai puluhan ton. 

KDM memastikan tidak akan membuka perusahaan-perusahaan tambang kembali sampai dengan keluarnya hasil penelitian ilmiah yang dilakukan akademisi dari IPB dan ITB. Dedi Mulyadi memastikan hasil penelitian tersebut akan menjadi dasar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ambil keputusan terkait arah pertambangan ke depannya.